LMA Wamena: Pengangkatan Pangdam Sebagai Kepala Suku Sesuai Aturan Adat dan Hukum

Jumat 2015-03-13 18:45:09

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Ketua LMA Distrik Wamena Kota, Agus Nikilik Hubi membantah pernyataan Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua baru-baru ini mengenai pengangkatan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal Fransen G. Siahaan sebagai kepala suku perang di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Menurut Agus, pengangkatan itu sudah sesuai dengan aturan sebagai mandat dari seluruh kepala suku di Pegunungan Tengah Papua.

 

“Jadi, sama sekali tidak mengandung unsur kepentingan politik dan tidak menyalahi aturan. Karena pengangkatan merupakan mandat dari kepala suku adat di pegunungan, sehingga hal itu sudah dinyatakan sah,” ujar Hubi kepada kepada suarapapua.com di Wamena, Jumat (13/3/2015) siang tadi.

 

“Sekali lagi, hari ini saya bantah atas pernyataan saudara Theo Hesegem yang baru-baru ini sampaikan. Sebab apa yang kami lakukan di Kabupaten Jayawijaya dan Pegunungan Tengah pada tanggal 9 Maret di Kodim itu resmi,” tegasnya.
 

Ia menambahkan, jika pengangkatan Pangdam sebagai kepala suku perang dilakukan oleh beberapa kepala suku bisa dinyatakan seperti itu, tetapi ini dilakukan oleh semua kepala suku di Jayawijaya.
 

Pengangkatan sebagai kepala suku perang, menurut Agus, itu juga dilakukan dengan budaya bakar batu, jadi memang sah secara hukum adat dan aturan.

 

“Pernyataan tuduhan itu tidak benar. Pada tanggal 23 Desember lalu kami juga sudah kukuhkan Kasad Angkatan Darat sebagai kepala suku di gedung Ukumiarek Asso. Jadi, semua itu sudah sah,” ujar Agus Nikilik Hubi yang juga mengaku sebagai Kepala Suku Wilayah Kimbim.

 

“Kalau ada yang merasa tidak terima, kami menghimbau agar datang ke kantor LMA untuk mendapatkan penjelasan,” pungkasnya.

 

Senada disampaikan Naligi Kurisi, bahwa pengangkatan Pangdam sebagai kepala suku perang bukan mengatasnamakan, melainkan dengan menghadirkan seluruh kepala suku yang ada di wilayah Pegunungan Tengah.

 

“Mereka buat pernyataan itu bukan berbau politik, bukan kita kaitkan organisasi lain juga tidak, cuma kita kukuhkan dan mengangkat Pangdam XVII/Cenderawasih sebagai kepala suku, supaya kepala suku adat dan Panglima harus kerja sama,” ujar Kurisi.

 

Kurisi juga menegaskan, pengangkatan Pangdam sebagai kepala suku bermaksudkan agar ada kerja sama dengan kepala suku di wilayah Pegunungan Tengah yang hingga kini masih ketinggalan jauh. “Dengan pengangkatan sebagai kepala suku ini bisa dorong pembangunan wilayah ini,” tandasnya lagi.

 

Editor: Mikael Kudiai

 

ELISA SEKENYAP