ArsipSKP-HAM Papua Minta Kapolres Sorong Kota Dipecat

SKP-HAM Papua Minta Kapolres Sorong Kota Dipecat

Senin 2013-05-06 10:37:15

PAPUAN, Jayapura— Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua (SKP-HAM) Papua mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen (Pol) Tito Karnavian, untuk mencopot jabatan Kapolres Kota Sorong, AKBP Gatot Aris Purbaya, S.Ik.

"Tindakan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil di Sorong Selatan adalah tindakan yang sangat tergesah-gesah. Karena masyarakat baru bicara soal peringatan 1 Mei, sudah ada aksi penembakan," ujar Dance Marisan, ketua DPC GMKI Kota Jayapura.

Menurut Marisan, tindakan yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri di Sorong itu dengan sendirinya telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia Internasional.

"Semua orang berharap dalam perayaan itu tidak ada pertumpahan darah, tapi kalau begini, tentu akan mengganggu negara Indonesia sendiri," tambah Marisan, saat menggelar jumpa pers di Kantor KontraS Papua, Padang Bulan, siang tadi.

Sementara itu, Bofit Bogra, Ketua Garda-P memandang pemerintah dan TNI/POLRI tidak melihat konteks kemanusiaan dan wilayah hukum, sehingga terus melakukan penembakan-penembakan terhadap manusia Papua seenaknya seperti binatang.

"Kami manusia Papua dilihat seakan-akan tidak berguna, dan tidak punya martabat, sehingga kami terus ditembak secara sewenang-wenang," ujar Bogra.

“Kenapa tidak memberikan kesempatan bagi orang Papua. Apakah salah, jika momentum tanggal 1 Mei itu diperingati oleh pemerintah Indonesia dan orang Papua. Ini cara orang Papua memperingati hari aneksasi Papua," ujarnya.

Ketua Parlemen Jalanan, Yusak Pakage juga menanyakan tindaka brutal yang dilakukan aparat TNI dan Polri dengan sewenang-wenangnya menembak mati warga sipil di tanah Papua, terutama yang terjadi di Aimas, Sorong, Papua Barat.

“Kami pertanyakan pada pihak TNI/POLRI bahwa aturan mana yang memberikan legitimasi kepada mereka untuk melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua secara membabi buta tanpa mengikuti yuridis formal," tegas Pakage.

Yason Ngelia dari perwakilan BEM Uncen juga mengkritik sikap aparat keamanan dan pemerintah Indonesia sangat brutal, tanpa memperhatikan hak asasi manusia orang Papua.

Seperti ditulis media ini sebelumnya, pada tanggal 30 April, sekitar pukul 22.00 Wit, aparat TNI dan Polri menembak mati 2 warga sipil hingga tewas, dan 3 diantaranya luka-luka kritis dan di rawat di Rumah Sakit

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Partai Demokrat se-Papua Tengah Jaring Bakal Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada...

0
Grace Ludiana Boikawai, kepala Bappiluda Partai Demokrat provinsi Papua Tengah, menambahkan, informasi teknis lainnya akan disampaikan panitia dan pengurus partai Demokrat di sekretariat pendaftaran masing-masing tingkatan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.