Minggu 2012-07-01 11:17:15
Demikian penegasasn Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussu, dalam release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Minggu (1/7), siang ini dari Manokwari, Papua Barat.
Menurut Warinussy, hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen sosial LP3BH Manokwari sesuai visi dan missinya di dalam ikut mendorong terciptanya ketatata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
“Juga ikut mendorong terciptanya sistem penganggaran publik yang terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabilitas) di tanah Papua termasuk di wilayah Propinsi Papua Barat,†jelas Warinussy yang juga sebagai pengacara senior di tanah Papua.
Lanjut Warinussy, LP3BH siap bekerjasama dengan semua institusi penindakan korupsi yang ada di daerah ini seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memposisikan diri sebagai mitra yang kritis dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan mendorong upaya penyelamatan anggran negara dan daerah yang dapat digunakan sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran rakyat di Tanah Papua.
Ditambahkan, LP3BH tidak segan-segan melaporkan setiap bentuk indikasi tindak pidana koripsi yang diketahui dan melakukan pengkawalan terhadap langkah-langkah penindakannya yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di Papua Barat.
“Apabila terdapat indikasi adanya "permainan"oleh aparat penegak hukum dengan pihak-pihak yang bermasalah, maka LP3BH tidak segan-segan mengusut dan mendorong penindakannya secara hukum melalui berbagai jalur yang telah diatur oleh aturan perundangan yang berlaku,†ujarnya lagi.
Dikatakan, dalam perkembangannya, LP3BH juga akan melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan upaya penindakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana telah ditegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pemcegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung di Jakarta telah menetapkan Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat, Marten Luther Rumadas, serta Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua Barat, Harun Djitmau sebagai tersangka kasus korusi dana bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2006 dan tahun 2007, dengan kerugian negara sebesar Rp 18 miliar.
Rumadas, kini menjalani tahanan kota, sementara Harun, yang diduga melakukan korupsi sebesar Rp 7 miliar, kini ditahan di rumah tahanan Salemba Jakarta, sebagai tahanan titipan Kejaksaan Agung.
OKTOVIANUS POGAU
