ArsipKetua BEM Uncen : Boleh Demo Tapi Jangan Ganggu Aktifitas Kampus

Ketua BEM Uncen : Boleh Demo Tapi Jangan Ganggu Aktifitas Kampus

Selasa 2014-02-18 10:21:15

PAPUAN, Jayapura – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Yohan Wambitman mengatakan teman-teman mahasiswa Uncen boleh demo tapi tidak boleh ganggu aktifitas baik kampus maupun aktifitas masyarakat umum."Teman-teman mahasiswa bisa demo untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,".

Yohan meminta kepada massa aksi agar tidak palang dan bertahan lama palang di gapura Uncen. "Saya sudah minta kepada teman-teman pimpinan massa aksi untuk hanya orasi 30 menit, setelah itu lakukan jumpa pers dan pulang untuk evaluasi jalannya aksi. Sebab kalaupun kita lama-lama disini, tidak ada untung apa-apa," tandas Ketua Universitas Cenderawasih yang baru ini kepada suarapapua.com(17/2) di tempat aksi.

Dikatakannya, Polisi sudah palang kami untuk tidak ke DPRP tapi kami akan sampaikan keluhan kami pada DPRP dengan cara kami sendiri. "Kami tadi mau ke DPRP tetapi polisi hadang kami untuk tidak kesana. Dan meminta kami untuk tidak jalan kaki tetapi harus naik truk, tetapi kami tidak mau jadi kami kembali ke Kampus untuk orasi mimbar bebas," tuturnya.

Koordinator Lapangan, Maikel Awom mengatakan budaya Papua itu budaya yang unik. "Budaya orang Papua itu unik. Teman-teman Papua jangan takut dan minder untuk mengenakan pakaian adat kita orang Papua,"ungkapnya.

Sekedar Informasi, Demo mahasiswa hari ini dimotori oleh BEM dan MPM dari seluruh kampus yang ada di Jayapura. Demo renacananya ke DPRP tapi tidak jadi karena dihadang oleh aparat.

Pantauan suarapapua.com, dari pagi mahasiswa mengenakan pakaian adat dan berkumpul di kampus uncen. Sekitar pukul 10.00 WIT tadi massa aksi jalan kaki menuju ke DPRP namun dihadang polisi di lampu merah Waena.

Kemudian, sekitar pukul 11.30 massa aksi kembali ke kampus dan melakukan orasi mimbar bebas di gapura Uncen.

 

ARNOLD  BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Warga Vanuatu Minta Perlakuan Adil Saat Dirawat di VCH

0
“Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan keadaan anak ini terlepas dari pulau asal atau provinsi tempat tinggalnya,” kata Anne Pakoa, aktivis Hak Asasi Manusia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.