ArsipTolak Referendum di Papua, Belasan Orang Demo di Surabaya

Tolak Referendum di Papua, Belasan Orang Demo di Surabaya

Jumat 2014-10-17 19:56:30

SURABAYA, SUARAPAPUA.com — Belasan orang yang tergabung dalam Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPJN), menggelar demo di depan Markas Kodam V Brawijaya, meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan referendum bagi kemerdekaan Papua.

Seperti diberitakan detiknews, massa pendemo meminta pemerintah Indonesia tidak mengulangi peristiwa yang pernah berlangsung untuk Timor Leste, dan berharap Papua tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

"Kami menolak tandatangan referendum Papua merdeka. Kami tidak ingin Timor Leste kedua. Jangan sampai Papua atau kepulauan lepas dari NKRI," ujar M Zahdi, Koordinator aksi, Jumat (17/10/2014).

 

Ia menegaskan, apakah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dilantik atau tidak, pihaknya menginginkan kebijakan pemerintahan yang baru nanti, tidak memperkaya diri dan 'menceraiberaikan' NKRI.

 

"Lembaga di negara ini yang bisa dipercaya untuk mempertahankan NKRI hanya TNI. Kami berharap TNI tetap menjaga NKRI," terangnya.

MKPJN juga menilai ada isu 'Proposal Jokowi' yang diduga sebagai bentuk komitmen Jokowi kepada rakyat Papua yang memperbolehkan Papua menggelar referendum untuk merdeka dari NKRI.

"Sehingga perlu adanya klarifikasi dari Joko Widodo terhadap isu ini yang merupakan pelanggaran atau pidana berat, apabila isu itu benar," tegasnya.

Usai berorasi, Zahdi sebagai korlap aksi menyerahkan maklumatnya yang diterima Asintel Kasdam V Brawijaya Kol Inf Dedy Agus Purwanto dan didampingi Kapendam Kol Arm Totok Sugiharto.

 

"Aksi mereka sudah izin. Mereka tidak mendemo kodam. Mereka hanya menyampaikan aspirasi tentang menjaga keutuhan NKRI ke panglima," tandas Totok.

 

MARSELINO TEKEGE

Terkini

Populer Minggu Ini:

Warga Vanuatu Minta Perlakuan Adil Saat Dirawat di VCH

0
“Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan keadaan anak ini terlepas dari pulau asal atau provinsi tempat tinggalnya,” kata Anne Pakoa, aktivis Hak Asasi Manusia.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.