ArsipMahasiswa Uncen Minta MRP Ikut Bertanggung Jawab

Mahasiswa Uncen Minta MRP Ikut Bertanggung Jawab

Selasa 2013-05-14 10:13:45

PAPUAN, Jayapura – Sejumlah mahasiswa dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang menamakan diri Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) dan Fakultas Teknik meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) ikut bertanggung jawab atas penangkapan sejumlah warga Papua yang melaksanakan aksi demo damai, pada Senin (13/5/2013) kemarin, di depan Kampus tertua di Tanah Papua itu.

"Kami ingin MRP sebagai lembaga kultur dan adat orang Papua agar ikut bertanggungjawab atas penangkapan dua rekan kami, Yongky dan Elly. Serta dua orang aktivis dari KNPB dan WPNA," kata ketua umum DPM FISIP Uncen, Septi Meidogda, didampingi rekan-rekanya saat jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (14/5).  

“Mengapa sampai pihak MRP yang kami minta pertanggung jawabannya, alasanya karena MRP menolak menerima pendemo dan meminta aparat kepolisian agar melakukan tindakan pengamanan yang berujung kepada penangkapaan keempat orang tadi," katanya.

Selain itu, Meidogda juga meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk segera menyikapi permasalahan yang sedang terjadi di wilayahnya dan berharap kepada Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan aparat terkait agar segera membuka ruang demokrasi dan membebaskan dua rekanya, serta aktivis KNPB dan WPNA yang ditangkap Senin kemarin.

"Bapak Enembe sebagai Gubernur Papua jangan tinggal diam, cepat selesaikan masalah ini dan jangan berpangku tangan. Bapak Kapolda segera bersikap bijaksana dan bebaskan rekan-rekan kami yang diambil paksa di kampus Uncen," kata Meidoga, diamini empat orang rekanya.

Zeth Wenda, rekan Septi Meidogda di FISIP Uncen merasa aneh dengan pemberitaan bahwa ada dua anggota polisi yang terkena lemparan benda keras sewaktu aksi demo damai kemarin.

"Saya kira pemberitaan ada polisi yang kena lempar hanya bagian dari kebohongan publik saja. Seakan-akan penangkapan paksa rekan kami dan aktivis KNPB serta WPNA menjadi benar oleh keadaan tersebut," katanya.

Zeth menilai, langkah aparat keamanan (kepolisian) di Kota Jayapura terkesan berlebihan dalam pengamanan aksi demo damai di depan kampus Uncen Bawah pada Senin kemarin, karena datang dengan senjata lengkap seperti akan menghadapi para teroris atau musuh di medan perang.

"Benar-benar lucu aparat keamanan kita, mengamankan demo saja pakai senjata lengkap. Padahal kami lakukan demo hanya dengan suara lantang tanpa senjata ataupun tameng," katanya.

Dalam jumpa pers tersebut selain Septi Meidogda dan Zeth Wenda, ada juga Fredy Lolo dan Bombow Sisyan dari DPM Fakultas Teknik serta Ismael Alua dari DPM Fisip Uncen.

"Bapak Rektor Uncen juga harusnya memberikan kami ruang demokrasi, mengapa penangkapan didepan kampus Uncen bisa terjadi. Dimana-mana areal kampus merupakan kawasan yang dilindungi dan aparat polisi baik TNI tidak diperbolehkan lakukan intervensi terhadap kegiatan mahasiswa yang inginkan demokrasi," tambah Meidoga.

Seperti diberitakan media ini  sebelumnya, Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih.

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua.

LINCOLD ALVI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mendukung Kemampuan Menulis Anggota, RPM SIMAPITOWA Gelar Workshop Jurnalistik

0
“Kegiatan ini luar biasa. Sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini, kecuali saat seminar dan penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Jadi dengan dilakukannya kegiatan ini berharap agar adik-adik yang telah mengikuti kegiatan ini bisa terapkan apa yang telah diterimnya,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.