ArsipInternasional Soroti Papua, Model Pendekatan Harus Dirubah

Internasional Soroti Papua, Model Pendekatan Harus Dirubah

Kamis 2012-05-24 14:24:45

Menurut Warinussy, pemerintah Indonesia melalui aparat militer TNI/Polri telah melakukan banyak pelanggaran HAM di tanah Papua, karena itu aparat militer Indonesia harus merubah model pendekatan, yang artinya bukan dengan cara-cara militeristik atau kekerasan.

Kata Warinussy, pertemuan yang dihadiri sekitar 74 negara anggota PBB, Indonesia juga diminta agar membuka ruang bagi terciptanya dialog antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

“Perlu ada dialog damai dalam bentuk negosiasi antar pimpinan pemerintah Indonesia dan utusan-utusan representatif rakyat Papua untuk mencari solusi atas semua masalah di Tanah Papua secara holistik komprehensif.”

“Sebagaimana solusi masalah Papua melalui jalan dialog telah mendapat dukungan penuh dari negara Swiss dan Jerman dalam forum sidang Dewan HAM PBB tersebut,” kata Warinussy yang juga sebagai advokat senior di tanah Papua.

Menurut Warinussy, dalam pertemuan di sidang HAM PBB, beberapa negara juga meminta agar Indonesia membebaskan semua tahanan politik seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Edison Kladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar dan Dominikus Sorabut dari tahanan karena berbeda dalam pandangan politiknya dengan negara Indonesia.

Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri, Marti Natalagewa, dalam menjawab pernyataan dari beberapa negara terkait situasi HAM di Indonesia dan Papua dianggap mengecewakan.

Dalam releasenya, KontraS menilai jawaban yang diberikan oleh Menlu Indonesia di tahun 2008 lalu sama dengan jawaban di tahun 2012 sekarang, yakni hanya hanya memberikan janji penegakan hukum dan HAM, namun realisasinya tidak nampak.

"Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008.

Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan," kata Kordinator KontraS, Haris Azhar.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

PNG dan Indonesia Meratifikasi Perjanjian Pertahanan Untuk Memperluas Kerja Sama Keamanan

0
"Indonesia berharap perjanjian ini akan memastikan kawasan Pasifik yang damai dan stabil dan akan memperkuat hubungan kami dengan PNG," kata Supandy.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.