Oknum Mahasiswa Diminta Tak Pakai HMPJ Dukung Pembangunan Mako Brimob

Rabu 2015-02-25 21:28:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dua anggota Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura, Nius Asso dan Isak Wetipo diharapkan tidak menggunakan nama organisasi HMPJ untuk mendukung rencana pembangunan Markas Komando Brimob di Jayawijaya.

"Mereka hanya mengatasnamakan saja, pernyataan saudara Nius Asso dan Isak Wetipo di media murni aspirasi pribadi, bukan atas nama organisasi, karena tidak pernah ada kesepakatan mahasiswa mendukung itu," ujar Alus Himan, saat diwawancara suarapapua.com, Rabu (25/2/2015) siang.

 

Menurut Alus, pernyataan dukungan yang disampaikan dua mahasiswa tersebut sangat disayangkan, karena tidak pernah ada pembicaraan dengan mahasiswa.

 

"Kan mereka itu kroni-kroninya bupati Jayawijaya Wempi Wetipo. Pernyataan dikeluarkan untuk kepentingan perut mereka, karena itu kami harus protes dan kritisi," katanya. 

 

Alus mengatakan, mahasiswa dan pelajar asal Jayawijaya di Kota Studi Jayapura sejak awal telah bersepakat untuk menolak pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya.

 

“Dengan adanya aparat keamanan TNI dan Polri, bukan justru memberikan rasa aman kepada masyarakat, pasti membuat masyarakat semakin takut."

 

“Aktivitas mereka juga pasti semakin dibatasi, mungkin keluar jam 9 dan masuk jam 3 sore karena takut atas tindakan TNI/Polri yang sering brutal terhadap masyarakat setempat,” tegasnya.

 

Alius juga menyayangkan pernyataan Bupati Wempi Wetipo di media beberapa waktu lalu, yang tetap bersikeras ingin membangun Mako Brimob di Wamena yang merupakan jantung dari tanah Papua.

 

“Seorang pemimpin tidak pantas mengeluarkan statemen seperti itu. Bupati harus melihat manusianya, kalau masyarakat tidak nyaman dengan kehadiran mako Brimob malah membuat masyarakat takut,” ujarnya.

 

Sementara itu, Frans Hubi, salah satu mahasiswa mengatakan, pembangunan Mako Brimob bukan aspirasi atau kerinduan masyarakat Wamena, karena itu tidak pantas dibangun di Jayawijaya. 

 

“Sebagai kepala daerah, Bupati harus mampu mengakomodir semua kepentingan yang ada, baik kontra maupun pro, dan dia tidak bisa mengambil kebijakan sendiri,” tegas Hubi.

 

Editor: Oktovianus Pogau 

 

AGUS PABIKA