Kamis 2015-11-19 09:36:31
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Juru Bicara (Jubir) Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP), Laorens Elosak menegaskan, pembentukan tim pengawas BBM dan harga Sembako di Jayawijaya pada Maret 2015 lalu, sepihak karena tak libatkan masyarakat.
Kata Laorens, jika benar ada tim pengawas dari Pemerintah Daerah, mengapa tidak disampaikan ketika dilakukan pertemuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tanggal 5 November 2015 lalu.
“Hal ini menunjukan bahwa pembentukan tim pengawas BBM dari Pemda itu tidak didasari keberadaannya. Jadi, tim ini kami nilai sebenarnya tidak terlalu tampak bekerja,” ujar Elosak kepada wartawan di halaman Kantor DPRD Jayawijaya, usai pertemuan dengan Ketua DPRD dan Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya terkait perihal tim pengawa siang tadi, Rabu (19/11/2015).
“Tim ini gagal karena kelangkaan BBM dan mahalnya Sembako yang terjadi ini gagal dikawal,” tegasnya.
Ia mengaku heran karena kelangkaan BBM dan mahalnya Sembako sudah terjadi sesudah tim pengawas dari Pemda itu terbentuk, tetapi tim tersebut tidak pernah melaporkan ke Inspektorat untuk melakukan audit sesuai dengan amanat surat tanggapan yang disampaikan Bupati Jayawijaya melalui Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo.
Yang merugikan sekali, kata Elosak, ada kuota khusus BBM subsidi untuk para pejabat pemerintah Jayawijaya dan sudah berlangsung lama bertahun-tahun, tetapi tim pengawas tidak juga melakukan pelaporan ke Inspektorat untuk melakukan audit.
Dari persoalan-persoalan yang sudah muncul, sepatutnya tim pengawas sudah mengajukan ke Inspektorat dan juga mengajukan ke proses hukum, karena sudah merugikan masyarakat dan negara.
Pansus yang dibentuk DPRD, Pemerintah dan masyarakat yang dibatalkan Pemerintah Daerah sesunguhnya tidak perlu, sebab DPRD adalah salah satu lembaga yang berhak untuk membentuk Pansus sesuai tugas sebagai pengawas.
“Semua pernyataan ini disepakati bersama oleh unsur pimpinan DPRD Jayawijaya, sehingga pada hari Senin (23/11/2015) akan melakukan pemanggilan kepada seluruh tim pengawas yang dibentuk pemerintah tersebut untuk melakukan dialog bersama mengenai apa yang selama ini sudah mereka bekerja.”
“Kami minta supaya ketika dilakukan dialog nanti, semua yang diundang dari unsur pimpinan pemerintah untuk segera menyiapkan data, supaya dialog bisa berjalan dengan data yang akan disiapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Mully Wetipo mengaku sangat kecewa atas tim pengawas yang sudah dibentuk Pemda Jayawijaya. Sebab, menurutnya, tim sudah ada, tetapi kinerja mereka tidak kelihatan.
Yang menjadi pertanyaan, kata Mully, apa yang dilakukan tim tersebut melihat kelangkaan BBM dan mahalnya Sembako yang terjadi belakangan ini yang membuat sejarah di Indonesia dengan harga BBMnya melambung tinggi.
“Saya heran, yang termasuk dalam tim pengawasan BBM itu adalah para pejabat di Pemda dan SKPD. Bagaimana mereka bisa melakukan tugas pengawasan jika yang melaksanakan pemerintahan ini adalah mereka. Ini sangat aneh dan tidak masuk akal,” tegas Mully.
Editor: Oktovianus Pogau
ELISA SEKENYAP
