ArsipJokowi: Kemakmuran Rakyat Tergantung Pemimpin di Papua

Jokowi: Kemakmuran Rakyat Tergantung Pemimpin di Papua

Rabu 2014-12-31 14:16:15

SORONG, SUARAPAPUA.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kunjungannya ke Papua telah membuktikan bahwa Bumi Cenderawasih adalah wilayah yang sangat kaya raya.

“Tanah Papua ini adalah sebuah tanah yang sangat, sangat, sangat kaya raya,” kata Jokowi, seperti ditulis tempo.co, dalam pertemuan dengan kepala daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Papua Barat, di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Senin, 29 Desember 2014.

Namun, menurut Jokowi, tanah yang sangat kaya raya itu belum tentu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebabnya, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak hanya terletak pada kekayaan sebuah provinsi atau negara.

“Contohnya di Singapura, Mereka punya apa? Enggak punya apa-apa. Enggak punya kekayaan sama sekali, tapi bisa sangat kaya,” tuturnya.

Begitu juga kesuksesan yang dicapai Korea Selatan dan Jepang. Menurut Jokowi, letak kemakmuran Papua tergantung pada gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat eksekutif di sana. 

 

Ia mengatakan, para eksekutif harus menerapkan kebijakan publik yang baik.

Menurut Jokowi, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan ketika kekayaan minyak dan kayu melimpah pada 1970 hingga 1990-an. Namun kekayaan pada masa itu belum bisa memakmurkan rakyat.

“Inilah yang saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengendalikan kekayaan itu. Jangan sampai diobral,” tutur Jokowi.

“Jangan mengobral lisensi atau izin tapi kekayaan kita habis dan rakyat tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari...

0
“Penegasan ini disampaikan berdasarkan ketentuan bahwa kawasan resapan air dilarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alami ruang untuk kawasan resapan air dan penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air sebagaimana diatur pada Bagian V tentang pengaturan zonasi angka 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014,” ujar Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.