Rabu 2013-08-14 11:39:30
PAPUAN, Jayapura — Kepolisian Daerah (Polda) Papua, melalui Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, kembali melarang aksi demonstrasi damai berupa parade Budaya Papua yang di kordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kamis (15/8/2013) di beberapa kota di tanah Papua.
Juru Bicara Nasional KNPB, Wim Medlama mengatakan, surat pemberitahuaan penyelanggaraan aksi parade budaya telah disampaikan secara tertulis oleh pengurus pusat KNPB, namun hal itu tidak mendapat respon dari aparat kepolisian.
"Polisi memang menerbitkan surat untuk kami, namun tertulis tidak memberikan ijin penyelenggaraan aksi. Ini sudah berlangsung sejak dahulu kala hingga saat. Ini lagu lama yang terus dinyanyikan aparat," ujar Medalama kepada suarapapua.com, Rabu (14/8/2013) sore.
Walau tidak mendapat ijin, Medlama mengaku, KNPB bersama masa rakyat Papua Barat akan tetap turun jalan menyampaikan sikap dan tuntutan mereka terkait dukungan terhadap pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Belanda, pada tanggal 15 Agustus 2013 mendatang.
"Seruan aksi sudah di keluarkan sejak dua bulan lalu, mau tidak mau, aksi harus dilakukan. Kami akan bertanggung jawab terhadap keamananan, karena itu aparat harus menghargai aspirasi kami," tegasnya lagi.
Dorus Wakum, aktivis HAM di Jayapura, Papua, mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang tidak pernah menerbitkan surat ijin aksi damai bagi rakyat Papua Barat.
"Bukan hanya KNPB, semua rakyat Papua yang melakukan aksi demo damai selalu saja dilarang oleh Polisi. Demokrasi benar-benar telah dibungkam," ujar Wakum, kepada suarapapua.com, sore tadi.
OKTOVIANUS POGAU
