Jumat 2015-09-11 13:33:48
PORT MORESBY, SUARAPAPUA.com — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Abdurrahman Mohammad Fachir, menyayangkan sikap Negara-negara kepulauan Pasifik yang membahas persoalan Papua Barat dalam Pacific Island Forum (PIF), di Port Moresby, Papua New Guinea.
Wamenlu RI mengatakan, forum Negara Pasifik berlangsung 7-11 September 2015, dengan membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, dan menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.
“Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara-negara pulau di Pasifik. Indonesia berkomitmen untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujar Wamenlu, seperti ditulis Metrotvnews.com, Jumat (11/9/2015).
“Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya,” tegas Fachir.
Menurut Wamenlu, terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF.
Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.
Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua Provinsi Papua.
Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.
Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap “Tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan,” tegas Wamenlu.
Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.
“Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF,” tegas Wamenlu RI.
Sebelumnya, utusan rakyat Papua Barat yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), melakukan berbagai upaya agar pelanggaran HAM di Papua Barat mendapat perhatian dari komunitas Negara Pasifik.
Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote, sebelumnya mengatakan, ULMWP adalah representatif dari berbagai gerakan sipil dan politik di Tanah Papua mewakil rakyat bangsa Papua Barat, bukan kelompok LSM seperti tuduhan pemerintah Indonesia.
“ULMWP hadir di Forum Negara Kepulauan Pasifik mewakili rakyat Papua Barat, hal ini terbukti dengan dorongan kuat dari PM Solomon Island untuk meminta Komisariat Tinggi HAM PBB datang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat,” tegasnya.
Sekedar diketahui, PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.
PIF memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara. Indonesia merupakan salah satu mitra wicara bersama Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Tiongkok, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Perancis, Thailand, dan Turki.
OKTOVIANUS POGAU
