ArsipPerumahan Baliem Kotek Wamena Akan Digusur untuk Bangun Rumah Pejabat

Perumahan Baliem Kotek Wamena Akan Digusur untuk Bangun Rumah Pejabat

Rabu 2015-01-07 19:41:45

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo SH, MH mengatakan, dengan meningkatnya tempat pembuatan Minuman Lokal (Milo) jenis Balo dan Cap Tikus (CT) di komplek Baliem Kotek, tempat pemukiman warga, maka akan dilakukan penggusuran guna membangun perumahan pejabat eselon II dan III.

“Selama ini pemerintah membiarkan warga untuk tinggal disitu, namun kepercayaan pemerintah itu luntur karena mereka menjadikan tempat itu sarang pembuatan Milo (Minuman Lokal), jadi akan dilakukan penggusuran,” kata Wetipo, kepada wartawan, Senin (5/1/2015) di Wamena.

 

Menurut Wetipo, pemerintah akan mengambil alih Baliem Kotek, yang dulunya merupakan Hotel Baliem Kotek Wamena, agar dapar dibangun rumah pejabat supaya tidak ada lagi yang tinggal terpencar. 

 

“Karena itu, bagi warga yang tinggal disitu untuk segera angkat kaki dalam minggu ini, sebab bila tidak pihak keamanan yang akan datang dengan alat berat untuk menggusurnya,” himbau Wetipo.

 

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, masyarakat yang selama ini bermukim di wilayah Baliem Kotek tidak akan menerima kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun, mengingat lahan tersebut merupakan hak mutlak Pemda Jayawijaya.

 

“Siapa yang suruh mereka membangun di atas tanah pemerintah daerah, jadi sekarang silahkan angkat kaki dan tidak akan diberikan dana kompensasi apapun, karena lahan itu milik Pemda Jayawijaya,” tegasnya.

 

Selain itu, kata Bupati, perumahan yang akan dibangun nantinya dikhususkan bagi para eselon yang masih aktif menjabat, dan bila jabatannya telah usai, maka dipersilahkan untuk meninggalkan perumahan tersebut.

 

Karena, kata orang nomor satu di Jayawijaya ini, mengingat rumah tersebut merupakan rumah dinas yang dikhususkan bagi para eselon yang masih menjabat.

 

Sementara itu, salah satu warga Baliem Kotek yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, tempat tersebut harus digusur karena banyak buat persoalan .

 

“Saya sangat setuju, tetapi ada teman lain yang sedang bicara untuk menyikapi penggusuran itu. Mungkin mereka tidak setuju ide bupati itu,” kata warga ini kepada suarapapua.com, Rabu (7/1/2015) di Wamena.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.