KPK Diminta Turun ke Kabupaten Intan Jaya

Selasa 2014-07-08 02:06:30

PAPUAN, Intan Jaya — Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Intan Jaya, Provinsi Papua, agar dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni dan seluruh pejabat daerah lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu tokoh pemuda asal Kabupaten Intan Jaya, Paskalis Belau, ketika ditemui suarapapua.com, Senin (7/7/2014) di Bandara Udara Nabire.

 

“Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memakan habis uang negara harus diperiksa oleh KPK. Mereka selama ini hanya mengatasnamakan rakyat saja,” tegas Belau. 

 

Menurut Belau, selama ini uang negara yang diperuntukan bagi masyarakat Intan Jaya terus digunakan dan dipakai oleh pejabat Intan Jaya tanpa kontrol yang jelas.

 

“Semua uang ABPD yang sebesar 900 milyar tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Intan Jaya. Malahan saat ini rakyat malah menderita akibat korban kepentingan politik.”

 

“Masyarakat juga jadi korban dari kepentingan para elit-elit. KPK harus turun untuk memeriksa semua yang ada, termasuk Bupati,” tegas Belau.

 

Belau juga berjanji, akan mengumpulkan data-data yang lengkap terkait kebocoran anggaran di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, dan akan melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK di Jakarta untuk di tindaklanjuti.

 

“Karena tidak ada yang berani bicara, maka saya angkat bicara. Semua disana takut karena ada kontrol dari kekuasaan,” tutup Belau.

 

MISAEL MAISINI