Peringati Hari HAM Internasional, Ratusan Massa Demo ke DPRP

Rabu 2014-12-10 18:52:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ratusan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, perempuan,dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu (10/12/2014) siang, memadati halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Papua, Jayapura, memperingati hari HAM internasional.

Pantauan suarapapua.com, massa menggunakan tiga buah truck dan puluhan motor long march dari arah Abepura, menuju ke kantor DPRP, untuk menyampaikan sikap terkait pelanggaran HAM yang sering terjadi di tanah Papua.

 

Koordinator aksi, Philipus Rohaba, menjelaskan, tiap tanggal 10 Desember rakyat Papua memperingati hari HAM internasional, namun penyelesaiaan berbagai kasus pelanggaran HAM di tanah Papua selalu diabaikan oleh pemerintah Indonesia.

 

“Kasus Wasior 2001 dan Wamena Berdarah 2003 yang sudah dilakukan investigasi secara independen oleh Komnas HAM saja masih tertahan di Kejaksaan Agung, apalagi kasus-kasus HAM lainnya. Kami pesimis dengan kebijakan Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Pilipus.

 

Menurutnya, sejak Papua dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 1969, pelanggaran HAM terus terjadi, tanpa ada pelaku kekerasan dari aparat keamanan Indonesia yang dibawa ke meja hijau untuk disidangkan.

 

“Ada kasus Mako Tabuni, Hubert Mabel, Teyu Tabuni, Abepura Berdarah, dan kasus-kasus HAM lainnya yang jelas dilakukan oleh Negara, namun sampai saat ini tidak ada penanganan dari Negara, karena itu kami tidak menginginkan berada di dalam negara ini,” tegasnya.

 

Sementara itu, salah satu tokoh perempuan Papua, Fien Yarangga, dalam orasinya mengatakan, selama ini hak-hak perempuan selalu dilanggar oleh Negara, seperti yang tertuang dalam laporan “Anyam Noken Kehidupan” yang di buat Komnas HAM Perempuan Jakarta bersama sejumlah aktivis perempuan di Papua.

 

“Dalam laporan itu kami sempat wawancara dengan 1.500 perempuan di seluruh tanah Papua yang haknya dilanggar oleh Negara, kami minta melalui hari HAM internasional ini Negara memperhatikan hak-hak perempuan secara menyeluruh,” kata Fien.

 

Fien juga menyoroti sikap wakil rakyat di DPRP yang tidak secara serius memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak perempuan ketika mendapat perlakukan buruk dari aparat Negara.

 

“Contohnya seperti peristiwa paniai baru-baru ini, ada anak-anak dan perempuan yang juga haknya dilanggar, bahkan mereka ditembak mati secara brutal, kami minta melalui hari HAM ini Negara memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku penembakan,” tegas Fien.

 

Massa aksi diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRP di Komisi A yang membidangi Hukum dan Politik, seperti Ruban Magai, Emus Gwijangge, dan Derek Nawipa.

 

Aksi kali ini diikuti oleh sejumlah organisasi HAM, yakni, Mahasiswa Papua peduli HAM, Beratu Untuk Kebenaran (BUK), SKPKC Fransiskan Papua, Baptis Voice, KontraS Papua, Koalisi Perempuan, KNPB, Garda-P, dan Forum Independen Mahasiswa (FIM).

 

OKTOVIANUS POGAU