ArsipKematian Anak di Mbua Berlanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Minta Maaf

Kematian Anak di Mbua Berlanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Minta Maaf

Senin 2016-01-10 09:11:17

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai secara terbuka menyatakan sangat sedih dan prihatin terhadap kasus kematian anak di wilayah Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang belum berakhir hingga kini.

“Atas kondisi ini, kami ikut sedih, tetapi kami juga menyesal. Kalau itu kegagalan dan juga kami tidak laksanakan tugas kami dengan baik, maka kami Dinas Kesehatan Provinsi Papua ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga minta maaf,” ucap Giyai kepada suarapapua.com belum lama ini di Wamena.

Sebagai anak adat, ia merasa patut menyampaikan hal itu karena kematian anak-anak harapan masa depan Papua itu tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menurut dokter Allo, dengan KLB ini memberikan pelajaran yang berharga bagi semua orang untuk memaknainya. Dan, ke depan harus lakukan suatu tindakan nyata agar tak terulang lagi.

“Saya sampaikan bahwa untuk lakukan tindakan preventif seperti itu tidak hanya satu faktor dari petugas kesehatan, tetapi perlu perumahan yang sehat, air bersih, penyediaan makanan dengan gizi yang baik.”

“Dengan dibantu oleh DPR Papua, kami sudah dorong ke Pemda Papua untuk sesegera mungkin lakukan pemulihan di wilayah Mbua dan Pegunungan Tengah Papua secara umum,” tuturnya.

Selain itu, kata Giyai, “Kami juga sedang menunggu bantuan tenaga kesehatan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk secara rutin melakukan pelayanan di wilayah ini.”

Mantan Direktur RSUD Abepura ini juga pertanyakan kunjungan Presiden Jokowi ke Nduga baru-baru ini.

Menurutnya, Presiden tidak hanya melakan kunjungan, mesti perintahkan aparaturnya untuk melakukan sesuatu dengan aksi nyata bagi rakyat Mbua dan Nduga umumnya.

“Saya juga belum tahu tindakan nyatanya setelah ia melakukan kunjungan di sana, karena saya juga bukan panitia dalam kunjungan presiden itu. Tetapi ini KLB, sehingga harus ada perintah langsung dari pusat untuk melakukan dan katakan ini dananya dan barang-barangnya ini, bukan sekedar bicara saja,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Solidaritas Korban Jiwa Mbua (SKJM), Arim Tabuni mengaku sangat terpukul atas kondisi memprihatinkan yang terus terjadi di Mbua.

Arim berharap, segera ada perhatian dari Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga.

“Saat ini masyarakat sudah tidak punya harapan hidup lagi, mereka hanya merindukan bagaimana bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terus berkelanjutan. Jika dibiarkan 1 hingga 5 bulan kedepan, kondisi ini akan memperparah keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah Mbua,” tutur Arim.

Untuk mendapatkan dukungan kesehatan maupun bantuan lainnya dari pihak internasional maupun nasional dan di Papua sendiri, kata Tabuni, SKJM telah membuka beberapa posko kemanusiaan, diantaranya di Wamena dan Kota Jayapura.

Hal lain disampaikan Emat Ngwijangge, salah satu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga. Kata dia, selama ini pihaknya di Mbua mengalami kesulitan dari berbagai segi, diantaranya faktor geografis, juga petugas medis di lapangan.

“Kesulitan yang kami alami di sana adalah tenaga kesehatan dan sarana penunjang. Yang ada di Puskesmas Mbua hanya satu perawat eks misi dulu dan dua bidan. Karena kondisi itu, kami dari dinas yang handle, terutama saya dan beberapa rekan saya,” jelas Emat kepada suarapapua.com di Wamena.

Angka kematian terakhir yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga hingga Januari 2016 sebanyak 55 orang. Sementara, angka kematian yang didata SKJM sebanyak 54 anak.

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.