Jumat 2015-09-18 15:41:58
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Doni Gobay, meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua yang baru tidak menambah deretan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru di Tanah Papua.
“Karena Kapolda Papua yang baru adalah anak asli Papua, kami berharap bisa kendalikan emosi anak buahnya agar tidak tambah kasus pelanggaran HAM baru lagi,” ujar Gobay, kepada suarapapua .com, Jumat (18/9/2015), saat ditemui di Kampus Uncen, Waena, Jayapura, Papua.
Menurut Gobay, mahasiswa adalah korban dari aksi brutal aparat keamanan yang sering kali masuk kampus dan membubarkan aksi demonstrasi damai.
“Jika mahasiswa yang menjadi penyambung lidah rakyat saja sudah dibungkam, apalagi dengan rakyat. Maka, kami minta Polisi bertindak sesuai dengan aturan, bukan brutal dan anarikis,” tegasnya.
Menurutnya, sudah cukup banyak terjadi rangkaian pelanggaran HAM yang berturut-turut membuat luka hati orang Papua.
“Kami minta semua kekerasan dan arogansi aparat dihentikan, terutama di areal kampus atau tempat belajar mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Gobay, aksi mahasiswa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua adalah yang menjadi perhatian BEM Uncen, sebab seringkali dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan.
Sementara itu, Pontius Omoldomon, Ketua Majelis Permusyarawatan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih menegaskan, hingga kini tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan oleh Negara.
“Kita bisa lihat dan dengar, sampai saaat ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah ini tak pernah satupun diungkap, seperti kasus Paniai Berdarah, kasus Yahukimo, kasus Tolikara, kasus Timika, dan masih ada kasus–kasus lain yang belum pernah diungkap,” ujar Omoldomon.
Menurutnya, selama ini mahasiswa meminta agar berbagai kasus pelanggaran HAM berat diungkap ke publik, namun terlihat sangat sulit karena penegak hukum tidak punya itikad baik.
“Jadi, kami hanya ingin sampaikan, agar Kapolda yang baru tidak menambah kasus HAM baru di Tanah Papua selama menjabat, terutama karena dia anak asli tanah ini,” tegasnya.
Jika Negara tidak mampu mengusut tuntas berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua, Omoldoman menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM.
“Mudah saja, kalau tidak bisa ungkap kasus-kasus HAM, atau tidak mampu, yah tidak usah bunuh orang Papua di tanah mereka,” tegasnya.
Editor: Oktovianus Pogau
HARUN RUMBARAR
