ArsipKNPB Bukan Organisasi Kriminal dan Teroris!

KNPB Bukan Organisasi Kriminal dan Teroris!

Senin 2012-06-11 11:55:00

Menurut Apolos yang juga sebagai ketua Fraksi Sairery di Parlemen Nasional West Papua, Polda Papua harus segera membebaskan Ketua Umum KNPB Bucthar Tabuni, sebab Polda segaja membuat skenario untuk mengadu domba orang Papua.

“Beberapa peristiwa penembahkan di Papua, terlebih di Jayapura adalah permainan dari aparat kemanan untuk menangkap dan membungkam ruang demokrasi di Papua Barat,” kata Apolos.

Karena itu, lanjut Apolos, “Kami minta kepada Polda jangan mengkriminalisasi perjuangan suci rakyat Papua Barat yang selama ini dilakukan dengan mentaati hukum dan aturan yang berlaku di negara ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya sekelompok orang yang memanfaatkan situasi terakhir di Papua degan wacana dialog Jakata-Papua, KNPB Wilayah Biak dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Dialong model apapun dengan tegas kami tolak, karena masalah Papua adalah masalah internasional, maka harus diselesaikan melalui jalur internasional.

Kami juga minta selama Bucthar Tabuni belum di bebaskan, tolong jangan ada yang bicara soal dialog Jakarta-Papua,” kata Apolos.

Dalam pernyataan tersebut, Apolos juga meminta agar aparat kepolisian segara mengungkap pelaku penembakan yang telah meresahkan warga kota Jayapura.

Apolos juga menghimbau kepada ketua-ketua KNPB di seluruh tanah Papua untuk menyikapi penangkapan Ketua Umum KNPB yang dinilai salah alamat dan tak berdasar.

Informasi yang dihimpun suarapapua.com, Bucthar Tabuni telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus pengrusakan LP Abepura pada tahun 2010 lalu.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.