Omong Kosong Pemerintah Serius Bangun Pasar Mama-Mama

Kamis 2012-12-06 16:33:30

PAPUAN, Jayapura — Rencana pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedangan asli Papua yang digembar-gemborkan Pemerintah Provinsi Papua dianggap sebagai janji-janji omong kosong, sebab sampai akhir tahun 2012 ini, rencana tersebut nampaknya belum juga dimulai.

“Sudah jelas terlihat kalau pemerintah tidak punya keseriusan untuk membangun pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua, pemerintah juga tidak punya target yang jelas, kami sangat kecewa terus dipermainkan.” 

 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Formatur Solidaritas Untuk Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Pdt. Dora Balubun, saat menggelar jumpa pers, siang tadi, Kamis (06/12) di Pasar Sementara, Jalan Percetakan, Jayapura Papua.

Menurut Pdt. Dora, dari pertemuaan ke pertemuaan, pemerintah selalu janji akan mempercepat pembangunan pasar, sementara mama-mama terus bersabar menanti kepastian tersebut.

“Seharusnya tahun 2012 ini proyek pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua sudah harus dimulai sesuai janji penjabat Gubenur Provinsi Papua, sebab anggaran tersebut sudah dicairkan oleh pemerintah,” katanya.

Pdt. Dora juga mempertanyakan niat dan maksud pemerintah dalam mengulur-ulur waktu pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua yang menurutnya sangat penting sekali dimulai.

“Jika tahun 2012 proyek ini tidak dikerjakan, apakah dana 10 milyar untuk pembangunan pasar tersebut akan kembali ke kas pemerintah, atau mekanismenya seperti apa harus dijelaskan oleh pemerintah kepada kami,” kata Pdt. Dora yang didampingi oleh beberapa pengurus SOLPAP saat memberikan keterangan pers.

Sementara itu, Rojit Djitmau, Sekertaris Badan Formatur SOLPAP menegaskan bahwa pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu pembangunan untuk mempermainkan mama-mama pedangan asli Papua yang telah lama berjuang.

“Dengan cara-cara sistematis dan terstruktur, pemerintah terus mempermainkan nasib mama-mama pedangang asli Papua, sebab dari waktu ke waktu hanya janji dan janji saja,” jelas Rojit.

Dijelaskan oleh Rojit, melalui berbagai upaya dan aksi, di awal tahun 2012 lalu, DPRP, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura dan UP4B telah memastikan lokasi pembangunan pasar di Kantor Damri, dan berjanji akan segera memindahkan Damri ke Lokasi yang lain.

“Pemindahan itu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan alternatif lokasi baru untuk Kantor Damri berada di tanah belakang perumahan DPRP, sisi kanan jalan menuju Pasar Yotefa.

Sedangkan, menyangkut anggaran pembangunan, dana 10 M tetap masih ada di rekening Biro Keuangan Provinsi Papua dan akan ditransfer ke rekening Dinas PU Provinsi Papua guna tindak lanjut pembebesan lahan pemindahan Kantor Damri dan pembangunan tahap awal pasar Papua,” ujar Rojit.

Namun yang mengherankan lagi, pada rapat berikut, 22 November lalu, Damri menyatakan belum bersedia untuk pindah sebab belum ada surat resmi secara tertulis dari Kementerian BUMN di Jakarta.

“Kalau soal ijin pemindahaan kantor Damri, sudah pernah di perjuangkan oleh beberapa anggota DPR Papua dengan bertemu dengan Kementeriaan BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dan sudah dikatakan beres dan ada ijin,” jelasnya lagi.

Namun, yang mengherankan, entah mengapa, sampai saat ini Damri belum juga bersedia untuk pindah, padahal dana hibah sebesar 5 milyar telah dianggarkan pemerintah Provinsi untuk pembangunan kantor mereka, serta melakukan hal-hal lainnya.

Karena itu, Rojit mengatakan, SOLPAP menagih janji mantan Gubernur Papua (Barnabas Suebu) sebelumnya yang menegaskan bahwa pembebasan lahan bagi pembangunan Pasar Papua harus ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Papua dibawah tanggung jawab pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua.

SOLAP juga meminta kepada DPR Papua, MRP, serta beberapa pihak terkait yang selama ini peduli terhadap  persoalan marginalisasi di sektor ekonomi tradisional yang sedang dialami mama-mama pedagang Papua untuk terus mengawal perjuangan memperoleh pasar Papua yang lebih representatif dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

“Jika Pemerintah Provinsi tidak menindaklanjuti pembangunan Pasar Papua di tahun 2013, jelas bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak serius dalam mengakomodir dan membangun hak-hak orang asli Papua di sektor ekonomi dalam kerangka Otonomi Khusus,” tutup Rojit.

OKTOVIANUS POGAU