ArsipMenamakan BEM Uncen Ikut Demo "Konflik" Pilgub Papua?

Menamakan BEM Uncen Ikut Demo “Konflik” Pilgub Papua?

Selasa 2012-05-08 10:15:15

Dalam demonya, massa aksi juga meminta agar pihak lembaga Uncen untuk prioritaskan anak-anak asli Papua dalam pembagian beasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga yang ekonominya lemah.

Selain itu, massa aksi juga meminta rektor Uncen untuk segera memperbaiki lampu-lampu disekitar kampus karena sering terjadi aksi-aksi bertopeng dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Mendesak rektor untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan BEM dan MPM Uncen yang dinilai mengorbankan seluruh mahasiswa yang ingin belajar berorganisasi,” kata salah satu kordinator aksi.

Ketika menemui mahasiswa, rektor Uncen, Festus Simbiak mengatakan bahwa dirinya benar-benar marah dan kecewa karena sekitar 15 ribu lebih mahasiswa tidak kuliah karena kampus dipalang.

Ia juga menyarankan supaya jika ada masalah di internal kampus, sebaiknya berbicara dengan rektor dengan cara yang bermartabat bukan dengan cara memalang kampus.

“Sebab jika kampus dipalang, bukan hanya satu mahasiswa yang rugi tetapi ribuan mahasiswa rugi,” tegas Festus dihadapan mahasiswa.

Pantauan suarapapua.com, sejak pagi hari puluhan mahasiswa Uncen telah memalang gerbang utama kampus Uncen atas di perumnas III, sambil terus berorasi.

Tidak lama setelah itu, massa aksi menggunakan bus menuju ke rektorat untuk bertemu dan menyampaikan asiprasi kepada rektor Uncen.

Setibanya di rektorat, puluhan mahasiswa tersebut diterima oleh rektor Uncen, Festus Simbiak dan langsung melakukan dialog sesuai dengan tuntutan mahasiswa.

Sekitar pukul 14.00 WP pertemuaan berakhiri, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tenang setelah mendengar keterangan rektor.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.