ArsipJennifer Robinson dan Benny Wenda Pimpin Pertemuan ILWP di Belanda

Jennifer Robinson dan Benny Wenda Pimpin Pertemuan ILWP di Belanda

Senin 2014-11-10 09:17:30

BELANDA, SUARAPAPUA.com — Pengacara Internasional, Jennifer Robinson, akan memimpin pertemuan International Lawyer for West Papua (ILWP) atau Pengacara International untuk Papua Barat, di Den Hag, Belanda, pada 19 November 2014 mendatang.

Dalam release yang diterima suarapapua.com, dijelaskan bahwa, Jenifer Robinson, akan memberikan pidato tentang kerja-kerja ILWP sejak diluncurkan pada 5 April 2009, di Guyana, Amerika Serikat, oleh beberapa pengacara internasional. 

 

Benny Wenda, tokoh Papua Merdeka di Inggris juga akan memberikan pidato tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel berupa tanya jawab.

 

Beberapa undangan yang dipastikan hadir, dan memberikan pandangan dalam acara ini, adalah, Albert Knigge (pengacara international yang bekerja untuk ‘Lawyers4Lawyers”), Aad Kamsteeg (Editor Surat kabar Belanda, dan bekerja untuk Yayasan Penentuan Nasib Maluku dan Papua).

 

Juga hadir Fried RYCKE Haijer (Anggota dewan dan mantan Ketua NJJCM), Vien Sawor (Editor dan wartawan Post Courier), dan menjadi moderator dalam sesi diskusi yakni, Griselda Molemans (Penulis dan jurnalis di Belanda). 

 

ILWP merupakan jaringan hukum profesional yang mengakui bahwa masyarakat adat Papua Barat memiliki hak mendasar untuk menentukan nasib sendiri, dibawah payung hukum internasional.

 

Para pengacara yang berhimpun di dalam ILWP memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak fundamental rakyat Papua Barat, agar wilayah ini menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

 

Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), memberikan apresiasi atas komitmen Jennifer Robinson, dkk pengacara internasional lainnya yang terus menyuarakan kegelisahan orang Papua Barat.

 

"Terima kasih untuk semua teman-teman pengacara yang terus berjuang untuk kami. Kami memberikan dukungan agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik," tegas Bucthar.

 

OKTOVIANUS POGAU 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.