Laurenzus Kadepa: DPRP Akan Terus Kawal Proses Hukum Kasus Paniai Berdarah

Kamis 2015-02-19 16:24:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Partai Nasdem, Laurenzus Kadepa menegaskan, DPRP akan terus mengawal penuntasan kasus Paniai Berdarah, yang telah menewaskan empat warga sipil, pada 8 Desember 2014 lalu, di Paniai, Papua.

“Pada saat pertemuan DPRP dengan Kapolda Papua dan utusan Kodam XVII/Cenderawasih beberapa waktu lalu, saya sudah tegaskan bahwa kami akan terus mengawal proses hukum kasus Paniai Berdarah, pelaku harus ditangkap dan dihukum,” kata Kadepa, kepada suarapapua.com, Rabu (18/02/2015) lalu.

 

Menurut Kadepa, saat melangsungkan pertemuan dengan para petinggi aparat keamanan, dirinya menjelaskan tentang penderitaan masa lalu rakyat Paniai, yang telah mengakibatkan trauma berkepanjangan hingga saat ini. (Baca: DAD Paniai: Bantuan Dana Dari Yohana Yembise Bukan Bayar Kepala).

 

“Saya berani sampaikan karena saya juga bagian dari yang menjadi korban di masa lalu, jadi saat itu saya minta agar kasus Paniai harus dituntaskan, kalau tidak, kemarahan rakyat terhadap Negara ini akan semakin bertambah,” ujarnya.

 

Menurut anggota DPRP asal Paniai ini, yang menjadi pertanyaan untuk seluruh rakyat Papua, saat penembakan di areal PT. Freeport Indonesia, aparat keamanan mampu mengetahui pelaku penembakan dalam hitungan jam, sedangkan kasus Paniai hingga tiga bulan pelakunya hilang jejak. (Baca: Minta Lindungi Saksi dan Korban, DAD Paniai Temui LPSK di Jakarta)

 

“Kan aneh, kasus Utikini di arel PT. Freeport Indonesia aparat langsung tahu siapa yang tembak, sedangkan kasus Paniai yang disaksikan ribuan pasang mata di lapangan saja masih disangkal oleh pelaku yang notabene aparat keamanan, ini yang kami di DPRP juga heran,” tegas Kadepa.

 

Kadepa meminta aparat keamanan untuk menggunakan pendekatan kebudayaan, bukan pendekatan kekerasan, apalagi operasi militer dalam menghadapi masyarakat Papua, sebab jika terus dengan pendekatan moncong senjata, tentu akan semakin melahirkan konflik. (Baca: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai)

 

“Untuk kasus Paniai TNI dan Polri tidak boleh saling lempar tanggung jawab, sama-sama harus bersatu padu untuk mengungkap siapa pelaku penembakan, karena sampai saat ini dunia internasional masih tunggu komitmen pemerintah Indonesia,” tegasnya. (Baca: Mahasiswa: “Kami Tra Lupa Janji Jokowi Selesaikan Kasus Paniai Berdarah”).

 

Terkait tuduhan Kapolda Papua beberapa waktu lalu yang menyatakan Leo Yeimo sebagai pelaku penembakan, Kadepa justru heran, karena tak mungkin Leo melakukan penembakan terhadap masyarakat sendiri, apalagi di siang hari, di tengah lapangan, dan berdekatan dengan Marks TNI dan Polisi.

 

“Jangan stigma dan terus tuduh TPN-OPM, karena terkait kasus Paniai ada ribuan saksi mata yang melihat siapa yang mengeluarkan tembakan, jadi jangan terus putar sana-sini, padahal institusi Negara sendiri yang menembak,” ujar Kadepa. (Baca: Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait Insiden Paniai Berdarah)

 

Ditegaskan, yang masyarakat Paniai butuhkan saat ini adalah pelaku penembakan empat siswa segera diungkap, dan dapat diadili melalui mekanisme pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

 

“Masyarakat tunggu pelaku dihukum, saya dengar Komnas HAM sudah di Paniai, kami memberikan dukungan penuh kepada mereka agar kasus ini bisa segera dituntaskan,” tegas Kadepa. (Baca: Komnas HAM RI Resmi Bentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM di Paniai)

 

Sementara itu, Melianus Duwitau, aktivis Forum Independen Mahasiswa (FIM) meminta Komnas HAM bekerja dengan serius, agar dapat menemukan bukti-bukti yang dapat mengarah kepada dugaan pelanggaran HAM berat. (Baca: Laurenzus Kadepa: Pelaku Penembakan Empat Siswa di Paniai TNI dan Polri).

 

“Kami ingin para pelaku, mulai dari Komandan tertinggi sampai anak buah di lapangan untuk diadili dalam mekanisme pengadilan HAM Berat sesuai UU Nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM,” tegasnya.

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

OKTOVIANUS POGAU