ArsipHatari: Saya Bersedia Undur Diri Jika 10 Milyar Tidak Ada

Hatari: Saya Bersedia Undur Diri Jika 10 Milyar Tidak Ada

Senin 2012-04-23 11:35:45

Hatari menjelaskan, ketentuan dana 10 milyar untuk bangun pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua itu dianggarkan dalam komponen belanja dana hibah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tetapi jika nanti Walikota tidak bersedia untuk bangun pasar permanen untuk mama-mama pedagang asli Papua, maka akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua,” kata Hatari.

“Jika pemda Provinsi yang bangun, maka dana 10 milyar yang dianggarkan dari komponen belanja hiba itu akan dipindahkan ke dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk dinas PU yang bangun pasar permenen tersebut ,”terangnya.

Bahkan, Hatari juga bersumpah dan mengatakan bahwa dana yang dijanjikan oleh dirinya beberapa waktu lalu ada, dan tinggal mekanisme pembangunannya yang harus diatur.

"Tuhan Yesus kutuk jika apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu kebohongan, karena dana senilai 10 milyar untuk bangun pasar bagi mama-mama pedagang asli Papua sudah ada,” kata Hatari.

Menurut Hatari, tugasnya adalah mencari dan menyediakan dana 10 milyar, kemudian yang akan membangun pasar tersebut adalah dinas pekerjaan umum yang telah ditunjuk Pemda Provinsi.

Sementara itu, kordinator  solidaritas pedagang asli Papua, Robert Jitmau mengatakan dirinya bersama mama-mama pedagang asli Papua menolak jika dana tersebut diserahkan kepada Walikota.

“Kami minta supaya pemerintah provinsi Papua yang mengatur dan menangani pembanguna pasar untuk mama-mama pedagang asli Papua,” tegas Robert di depan massa aksi.

Robert juga menegaskan, pasar yang akan dibangun untuk mama-mama pedagang asli papua telah masuk dalam dana otonomi khusus, sehingga pemerintah provinsi papua diminta untuk bertanggung jawab.

ARNOLD BELAU

Print Friendly, PDF & Email

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bappeda dan Dinsos Bersinergi Tangani Anjal dan Kemiskinan

0
“Kami di Bappeda tidak punya data. Yang punya data akurat itu ada di Dinas Sosial. Secara resmi Bappeda sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Kami sementara susun regulasi bersama dengan soal penanganan kemiskinan,” jelas Parson Horota kepada wartawan di Sentani, Selasa (3/10/2023).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.

error: Content is protected !!