ArsipAPM3P Akan Lakukan Kajian Pembangunan di Empat Kabupaten

APM3P Akan Lakukan Kajian Pembangunan di Empat Kabupaten

Kamis 2014-06-26 15:55:15

PAPUAN, Jayapura—Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (APM3P), rencananya akan melakukan kajian pembangunan di empat kabupaten di tanah Papua untuk melihat kebutuhan utama masyarakat Papua, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat.

Hal ini utarakan oleh penggagas, sekaligus pendiri APM3P, Paulus Numberi, bersama beberapa rekannya saat menggelar jumpa pers, Selasa (6/11) siang, di Café Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua.

 

Obed Worembay, mewakili mahasiswa menjelaskan, APM3P lahir dari keprihatinan pemuda dan mahasiswa Papua terhadap realitas pembangunan di tanah Papua yang tak kunjung membaik.

“Kami sudah melakukan training, dan beberapa hari kedepan empat tim yang kami bentuk akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan pendataan di empat kabupaten.

Adapun keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Supiori. Ini sebagai sampel untuk semua kabupaten yang ada di seluruh tanah Papua, dan kami akan terus berupaya untuk terus mendorong pembanguna di Papua ini,” ujarnya.

Menurut Womberay, kualitas mahasiswa Papua di saat ini semakin menurun, dan tak mengamalkan tri darma perguruan tinggi secara baik dan benar.

“Penelitian ini menerapkan tri dharma perguruan tinggi, agar citra mahasiswa di Papua semakin baik,” urainya.

Paulus Numberi menambahkan, yang menjadi dasar wadah ini melakukan kerja-kerja kongkrit kedepan  karena terdapat banyak persoalan yang dihadapi Papua.

“Contoh kongkrit di bidang pendidikan adalah realita hari ini. Pendidikan tidak dirasakan oleh seluruh anak-anak asli Papua dan banyak anak-anak Papua yang ingin sekolah tetapi hak untuk mendapat pendidkan yang layak tidak terpenuhi dan banyak yang putus sekolah.

Maka, jika hal ini dikalkulasikan dengan dana Otsus, kenapa tidak bisa bangun sekolah dan kenapa tidak memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak Papua bersekolah,” tutur Numberi yang juga ketua BEM Uncen.

Dari segi ekonomi, menurut Numberi, potensi tanah Papua seharusnya dikembangkan, tetapi hal ini tidak terwujud karena pengambil kebijakan di tanah Papua melihatnya sebelah mata.

"Disektor ekonomi pemerintah terkesan melakukan pembiaraan, karena itu maka bidang ekonomi akan menjadi target kajian kami juga.

Setelah kami melakukan penelitian dan menemukan persoalan yang sebenarnya, kami akan sampaikan kepada pemerintah agar hal ini dapat direspon oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar kebutuhan mahsyarakat hari ini benar-benar dapat terwujud dan pembangunan di Papua benar-benar dirasakan oleh orang Papua,” urainya menambahkan.

Dari unsur pemuda, Tanius Komba menyoroti soal ekonomi rakyat di Papua, ia mengatakan ekonomi kerakyaatan menjadi unsur terpenting yang juga harus diberi perhatian serius oleh pemerintah tanpa melihatnya sebelah mata.

"Pemuda Papua melihat bahwa ekonomi rakyat merupakan hal penting dan bidang ekonomi belum dilihat secara menyeluruh oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan terkesan tidak maju dan terbelakang kemajuan di bidang ini,” jelas Komba.

Sedangkan dari pemuda gereka Kristen, Yunus Mandosir mengatakan, tanah Papua kaya akan sumber daya alam, karena itu pemerintah perlu membangun SDM yang handal agar semua dapat dikelolah dengan baik.

“Harapannya, wadah ini dapat membaca kondisi keterpurukan ini dan bisa bekerja sama dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” tutup Yunus.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Papua di Sulut Akan Gelar Aksi Damai Peringati Hari Aneksasi

0
“Jadi hasil akhir dari diskusi bahwa tanggal 1 Mey 2024 akan dilakukan aksi damai (aksi kampanye), sementara yang menjadi penanggung jawab dari aksi 1 Mei 2024 ini adalah organisasi KNPB Konsulat Indonesia yang dibawahi oleh saudara Agusten dan Kris sebagai coordinator lapangan,” jelas Meage.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.