NABIRE, SUARAPAPUA.com — Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jekson Ikomow mempertanyakan sebagian anggaran Pilkada Kabupaten Dogiyai yang belum dicairkan.
Sesuai data yang diperoleh, Jekson mengatakan, keseluruhan dana yang diperuntukkan pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada di Dogiyai sebesar Rp.56.800.000.000 Milyar, namun semua dana itu belum dicairkan secara utuh. Sehingga, dia katakan, ini perlu dipertanyakan kemana sebagian dana yang belum dicairkan itu?
“Semuanya 58 milyar, tapi yang dicairkan baru separuh, Rp.28.000.000.000 Milyar, sedangkan sisanya belum. Ini kenapa dan dimana uang itu sekarang,” kata Jekson, saat ditemui media ini, sepekan lalu, di Nabire.
Menurutnya, hal ini pemerintah daerah sebagai pihak pengelolah anggaran seharusnya tidak lakukan karena tentu akan berdampak pada keberlangsungan pilkada.
“Ini agenda nasional, pemerintah daerah harus hargai dan mendukung penuh agenda ini. Tapi kalau sudah begini saya pikir pemda berencana batalkan agenda ini,” beber dia.
Untuk mengantisipasinya, dia menyarankan pemerintah daerah segera mencairkan dan memberikan pada pihak penyelenggara pilkada.
Karena jika tidak dilakukan hingga selesai pilkada, pihak-pihak yang diduga akan dilaporkan ke KPK dengan kasus Tipikor atas menyalahgunakan uang negara.
“Barangsiapa menyalagunakan uang negara baik dengan sengaja secara sadar maupun tidak adalah tetap melanggar hukum. Maka akan dilaporkan, jika benar tindakan ini terindikasi kasus Tindak Pidana Korupsi. Kami akan ikuti sampai selesai pilkada,” tegas dia.
Berkaitan dengan oknum-oknum yang dimaksud, dia enggan menyebutkan nama mereka. Namun, katanya, mereka adalah yang memiliki peran penting dalam mencairkan dana tersebut.
“Penggunaan dana ini kan batasnya sampe selesai pilkada jadi saya tidak bisa sebutkan nama mereka. Tapi pada intinya nama-nama yang diduga sudah ada dalam catatan dokumen kami,” jelas dia.
Kemudian, soal pertikaian yang terjadi beberapa waktu lalu antara masyarakat dan aparat keamanan di Kabupaten Dogiyai, menurut dia, ada kaitannya dengan dana tersebut.
“Gara-gara pertikaian, banyak jadwal pilkada yang tidak dilaksanakan KPUD. Sehingga kami duga pertikaian itu hanyalah sebuah skenario oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Terutama atas sebagian dana pilkada yang belum dicairkan itu,” tambah dia.
Matias Butu, mantan ketua KPUD Kabupaten Dogiyai yang belum ini di pecat oleh DKPP Pusat, ketika dihubungi media ini, membenarkan hal tersebut. Namun dia tidak mau beri komentar.
Pewarta: Stevanus Yogi
