Wakerkwa: Stop Bilang Pilkada 2018 di Papua Rawan Konflik!

0
534

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Ada pemetaan bahwa provinsi Papua rawan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2018, tetapi saya mau tegaskan bahwa sebaiknya stop dengan dugaan seperti itu. Karena kita semua mau supaya prosesnya berlangsung dengan aman dan lancar demi memilih pemimpin daerah yang dikehendaki oleh rakyat.”

Hal ini diungkapkan Doren Wakerkwa, asisten bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu kemarin, menanggapi tersiarnya berbagai wacana tentang prediksi situasi keamanan jelang hingga selama penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh daerah.

Sebagai pejabat provinsi yang juga anak adat Papua, Doren menyampaikan himbauan kepada semua pihak agar sama-sama sukseskan jalannya pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati) pada tanggal 27 Juni 2018 nanti.

“Saya ajak, mari kita bersama mengambil bagian untuk jaga keamanan dan gunakan hak pilih dengan benar. Jangan termakan isu-isu murahan. Kita hari ini tetap butuh situasi yang aman dan damai. Dalam situsi aman itulah kita pilih pemimpin yang tepat untuk memimpin selama lima tahun berikut,” tuturnya.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi dalam beberapa kesempatan sebelumnya menyampaikan harapan sama kepada publik untuk ambil bagian demi sukseskan Pilgub dan Pilbup tahun 2018.

Adam bahkan minta dukung lembaga yang dipimpinnya agar tahapan yang terjadwal dapat dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam sebuah diskusi terbatas di Susteran Maranatha Waena, Kamis (1/2/2018), Adriana Elisabeth, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menghimbau semua pihak harus mampu redam potensi konflik di Pilkada kali ini.

Ia menggarisbawahi esensi Pilkada yakni sebuah proses memilih sosok pemimpin dan setelah itu selesai untuk selanjutnya sama-sama lanjutkan pembangunan di daerah.

“Pilkada bukan ajang memecah-belah hubungan keluarga, kekerabatan dan relasi sosial di tengah masyarakat. Pesta politik jangan dinodai, jangan didominasi kepentingan kubunya dengan mengorbankan yang lain, apalagi sampai terjadi keributan bahkan kekerasan, itu tidak boleh,” ujar Adriana

Anggota tim kajian Papua LIPI ini mengingatkan, pengalaman masa lalu amat penting untuk dijadikan cermin agar tidak diulangi lagi.

“Para kandidat bersama tim sukses, pengurus partai, relawan dan lain-lain yang terlibat dalam Pilkada harus pahami dengan baik esensi dari politik. Harus banyak buat pendidikan politik yang baik dan benar. Konstituen harus disampaikan hal-hal yang sesuai aturan di negara ini, supaya paham,” tandasnya.

Doren pun senada. Menurutnya, dalam pesta demokrasi yang dihelat secara serentak di seluruh Indonesia, khusus di Provinsi Papua, tidak usah ada gerakan tambahan, tidak perlu ada masalah-masalah krusial yang hanya menimbulkan potensi keributan bahkan konflik berdarah.

“Kita sudah cukupkan dengan pengalaman sebelumnya. Jangan terulang lagi. Mari kita jaga daerah ini aman. Mari kita pilih pemimpin dalam keadaan aman,” himbau Wakerkwa.

Untuk itu, ia tegaskan kepada semua pihak untuk tidak memprovokasi keadaan. Pemerintah pusat juga tidak perlu khawatirkan secara berlebihan terkait prediksi kerawanan jelang dan selama pesta demokrasi berlangsung.

“Pilkada serentak harus sukses dengan aman tanpa ada gangguan. Tidak boleh ada pihak yang mau berupaya menggagalkan, bikin kacau dan lain-lain. Jangan ada. Kalau sampai itu terjadi, ya ranahnya pihak kepolisian,” ungkapnya.

Bagi Wakerkwa, Pilkada sebagai satu momen penting sebagai pintu suksesi kepemimpinan demi melanjutkan pembangunan di tanah terurapi ini.

“Yang jelas, Pilkada ini agenda nasional yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Bukan kita di Papua saja, ini agenda seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke,” lanjutnya lagi.

Dua catatan penting bagi lembaga penyelenggara, kata Doren, jadwal Pilkada harus dilaksanakan sesuai keputusan KPU RI. Yang kedua, pihak Pemprov mengharapkan agar Pilkada serentak ketiga ini tak boleh ada kendala yang mengharuskan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) seperti dialami beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Pilkada serentak kedua tahun 2017.

Diharapkan, bila ada persoalan dalam tahapan Pilkada, KPU maupun lembaga pengawas bisa tuntaskan di setiap tingkatan. Tidak harus dibesar-besarkan jika bisa segera ditangani.

“Tidak perlu dibesarkan jika nantinya ada hal kecil yang bisa dimusyawarahkan. Itu lebih bagus, supaya segera minimalisir konsekuensinya kepada daerah dan masyarakat. Saya harap, jangan seperti tahun kemarin,” tandasnya.

Kalau terjadi masalah dalam tahapan tertentu, ia pastikan Kapolda dan Pangdam yang sudah pasti siap amankan. “Tetapi, jauh lebih bagus lagi kita semua ambil peran untuk cegah masalah tidak melebar, jaga situasi daerah harus aman supaya salurkan hak pilih dengan tenang,” tutur Doren.

Sejauh ini, ia melihat kondisi di Provinsi Papua relatif kondusif. Situasi demikian diharapkan tetap dijaga secara bersama. Dan, ini dapat dipastikan karena baginya, masyarakat di kawasan pegunungan, pesisir pantai, kepulauan apalagi perkotaan, sudah dewasa dalam berdemokrasi.

Hal ini menurutnya berlaku di semua daerah, terutama tujuh kabupaten penyelenggara Pilkada, termasuk Pilgub Papua yang akan berlangsung bersamaan.

Tujuh kabupaten itu antara lain, Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Biak.

REDAKSI