Jubir KNPB: Stop Bantai Warga Sipil di Nduga!

1
9594

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Juru bicara nasional KNPB Pusat, Ones Suhuniap mengingatkan negara Indonesia tidak membalas tuntutan TPN PB dengan melakukan operasi militer di wilayah Nduga yang hanya mengorbankan rakyat sipil Papua.

“Kami minta stop bantai warga sipil di Nduga. Heran sekali, menyangkal bahwa aparatnya tidak membunuh rakyat sipil dan tidak melakukan pemboman. Lalu, ada rakyat mengungsi ke hutan-hutan dan ada mayat-mayat ditemukan di sana itu karena apa?. Sudah fakta, masih mau bantah lagi,” ungkapnya di Kota Jayapura, Jumat (21/12/2018).

Tim evakuasi dan keluarga korban saat menguburkan mayat yang sudah membusuk. (Ananias Baye for Suara Papua)

Dikemukakan, negara ada karena ada rakyat, negara berdiri kokoh di atas kedaulatan politik rakyat, rakyat yang memiliki hak hidup, hak politik, hak ekonomi dan sosial budaya. Hak universal yang dimiliki setiap manusia. Dan manusia itu rakyat yang membentuk sebuah negara.

“Suatu bangsa dikenal karena ada nilai-nilai atau hirarki bangsa, jika negara tidak menghargai hirarki bangsa, maka negara harus menghargai setiap perbedaan karakter, perbedaan budaya, tradisi, bahasa serta keyakinan termasuk hukum yang ada di suatu suku bangsa karena semua itu adalah hirarki bangsa,” kata Ones.

Menurut dia, atas nama nasionalisme atas nama keutuhan negara, atas nama pembangunan dan atas nama kesejahteraan tidak bisa memberagus nilai-nilai tersebut. Apa lagi atas nama kedaulatan negara atas nama keamanan nasional membantai rakyat dengan kekuatan negara.

“Sangat sedih ketika saat ini kita menyaksikan pembunuhan rakyat Papua di Nduga seperti binatang. Aparat negara menggunakan kekuatan berlebihan membunuh rakyat di Nduga, baik pembunuhan secara fisik, pembunuhan mental, pembunuhan karater serta psikologi,” ungkapnya.

Hingga saat ini, kata Ones, banyak rakyat Nduga mengungsi ke hutan-hutan. Banyak yang jadi korban diduga ditembak aparat TNI dan Polri pada saat mengejar TPN-PB.

“Itu bukti negara tidak pernah mencari solusi penyelesaian konflik politik di Papua dan terkesan sedang memelihara konflik di Papua.”

Salah satu keluarga korban saat tangisi kepergian suaminya yang tewas diduga akibat kena bom dari udara. (Ananias Baye for Suara Papua)

Ones juga mengaku sangat menyayangkan pernyataan dari Wiranto.

“Negara tidak mau berunding dengan TPN-PB dan menolak permintaan perundingan dan tuntutan hak penentuan nasib sendiri itu sangat mengerikan. Karena negara sedang mempertontonkan ketidakmampuan negara menyelesaikan suatu persoalan. Sangat aneh dan disayangkan lagi adalah sikap seorang anggota DPR RI yang mengklaim bahwa TPN-OPM didaftarkan sebagai organisasi teroris di PBB, itu sangat dini dan prematur,” tuturnya.

“Ya, Indonesia saat ini sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap bisa lakukan itu, tetapi relevan tidak? TPN-PB tidak selevel dengan ISIS, jadi tidak pas. Karena TPN-PB perang melawan TNI/Polri di Papua itu jelas tuntutannya. Mereka meminta hak merdeka secara politik, secara ekonomi dan sosial budaya. Negara harus menghapus stigma KKB, separatis, gerombolan dan stigma lain terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB),” ujarnya.

Pernyataan Wiranto menolak tuntutan TPN dan pernyataan anggota DPR RI itu, Ones menilai bukti negara panik, juga menunjukkan sikap negara pengecut yang tidak berani mengambil resiko apapun dalam menyelesaikan tuntutan TPNPB.

“Negara juga siap mengakui bahwa akar persoalan di Papua adalah status politik Papua dalam NKRI belum final,” ujar Suhuniap.

Indonesia sebagai negara hukum, diharapkan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta siap pula mengambil konsekuensi mengakhiri konflik politik ideologi Papua.

“Kenyataan hari ini negara sedang membunuh rakyat Papua di Nduga dengan alat negara. Seharusnya negara berikan rasa aman, menghomati setiap perbedaan ideologi, juga negara harus menghargai setiap pendapat dengan memberikan kebebasan. Tetapi, ini semua tidak,” sesalnya.

Negara menurut Ones, harus menghargai rakyat sipil, tidak boleh ditumpas dengan senjata dan bom dari udara. “Segera hentikan operasi militer di Nduga,” ujarnya tegas.

Sebelumnya, direktur eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyampaikan, “Kami berduka karena itu tindakan yang sangat tidak menyenangkan dan salah. Tindakan seperti mendatangkan masalah besar bagi warga sipil di wilayah Nduga.”

Pemerhati HAM di Tanah Papua ini mengaku prihatin dengan kondisi yang kini sedang terjadi.

“Saya secara pribadi sangat-sangat prihatin dengan kondisi ini. Tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tindakan yang tidak menghargai ciptaan Tuhan sebagai gambar dan rupa-Nya,” tutur Theo.

Ia berharap persoalan ini segera diatasi, dengan membentuk tim independen yang harus turun melihat dari dekat sekaligus mengakhiri kejadian di Ndugama.

Pewarta: Ruland Kabak

Editor: Markus You