TIMIKA, SUARAPAPUA.com — Legislator Mimika, Papua, Elminus B. Mom, menilai otonomi khusus (Otsus) yang diberikan Pemerintah Pusat selama 20 tahun bukan untuk masyarakat Papua melainkan untuk kepentingan pemerintah.
Seperti dilansir seputarpapua.com, Elminus sendiri menegaskan menolak perpanjangan otsus untuk 20 tahun lagi. Menurut dia, selama 20 tahun belakangan tidak ada manfaat yang begitu signifikan merubah nasib orang asli Papua.
Bahkan, Elminus juga berpendapat, dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), orang juga Papua tetap bisa hidup.
“Saya setuju otsus tolak, orang Papua tidak nikmati baik. Karena anggaran itu untuk kepentingan pemerintah, bukan masyarakat,” kata Elminus di Timika, Kamis (6/8).
Ia memberikan contoh pengelolaan otsus Aceh, di mana sepengetahuan dia bahwa di Aceh otsus berjalan sudah sangat baik, lantaran anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat bisa menyentuh langsung masyarakat Aceh sehingga dirasakan dampaknya.
Berbeda dengan Papua, justru dikelola oleh pemerintah melalui dinas-dinas yang pada akhirnya sampai di masyarakat tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kalau Papua tidak, turun juga ke pemerintah, dan pemerintah titip ke dinas-dinas, jadi masyarakat mau dapat apa?” pungkasnya.
Selama 20 tahun otsus berjalan, kata Elminus, masih terlihat nasib orang Papua yang tidak menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan terutama dari sisi ekonomi.
Masih banyak mama-mama Papua yang berjualan noken maupun pinang dipinggir jalan, bukan pada suatu tempat yang disediakan pemerintah yang mungkin bisa dibangun menggunakan dana otsus.
“Mama-mama pikir setengah mati jual-jual noken dipinggir jalan, jual pinang. Padahal uang otsus itu ada,” ujarnya.
“Solusinya kami tolak. Kami tidak pusing juga. Dana APBD ada. Jadi, dana (otsus) itu jangan atas nama masyarakat, karena itu dinikmati oleh pemerintah. Saya lebih tahu, jadi tidak boleh lagi diperpanjang,” tegas Mom.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Pusat justru rugi telah membuang-buang anggaran yang sangat besar untuk Papua selama 20 tahun, sedangkan anggaran itu malah tidak dirasakan masyarakat.
“Jadi ini semua dilihat dari situ. Jadi tidak ada untungnya, rugi saja 20 tahun ini. Tidak perlu. Tanpa otsus juga orang Papua bisa hidup kok. Pemerintah kasih yang APBD saja kita bisa hidup. Otsus jangan memperalatkan orang Papua,” terangnya.
“Otsus 100 persen kami masyarakat gunung tolak, tidak mau. Karena atas nama masyarakat tapi dinikmati oleh pemerintah, itu bagi-bagi dinas saja,” imbuhnya.
Oleh karena itu, wacana Pemerintah Pusat akan memperpanjang lagi otsus Papua selama 20 tahun, menurut dia, itu justru memperalat orang Papua.
“Jangan ada otsus, justru itu memperalat orang Papua. Otsus itu akhirnya orang Papua hancur,” ujarnya. (*)
