JAYAPURA, SUAERAPAPUA.com— Papua Nugini (PNG) dan Bougainville tampaknya tidak semakin dekat dengan pengajuan referendum kemerdekaan di Parlemen Nasional.
Referendum yang tidak mengikat, yang dilaksanakan pada tahun 2019, seperti yang disyaratkan oleh Perjanjian Perdamaian Bougainville tahun 2001, menghasilkan 97,8 persen pemilih yang mendukung kemerdekaan untuk wilayah yang terkoyak oleh perang saudara pada tahun 1990-an.
Referendum ini seharusnya diajukan dan diratifikasi tahun lalu, namun tertunda karena ancaman mosi tidak percaya terhadap pemerintah Marape, yang menyebabkan Parlemen tidak bersidang lagi hingga minggu terakhir bulan Mei.
Poin penting bagi kedua belah pihak adalah kondisi di mana para anggota parlemen akan memberikan suara pada ratifikasi.
Bougainville percaya bahwa hal ini seharusnya membutuhkan mayoritas parlemen yang sederhana, namun Menteri Urusan Bougainville PNG, Manasseh Makiba, telah menetapkan dua pertiga mayoritas anggota parlemen – mayoritas absolut.
Menteri Bougainville yang mengawasi pelaksanaan kemerdekaan, Ezekiel Masatt, percaya bahwa hal ini tidak berlaku, pada saat ini, namun akan berlaku nanti, ketika amandemen konstitusi diperlukan.
Masatt juga memperingatkan bahwa ratifikasi referendum bukanlah satu-satunya jalan bagi Bougainville untuk merdeka.
Ia mengatakan bahwa Bougainville hampir menyelesaikan penulisan konstitusinya sendiri dan dengan menggunakan dokumen ini, Bougainville dapat mendeklarasikan kemerdekaannya, melewati Parlemen PNG.
“Dengan memiliki konstitusi tersebut, kami akan mengikuti jejak Papua Nugini dalam mengadopsi konstitusi tersebut dan kemudian mendapatkan kemerdekaan dengan mengadopsi konstitusi independen tersebut,” kata Masatt.
“Dan presedennya adalah Papua Nugini. Kami tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Itulah cara Papua Nugini meraih kemerdekaannya dari Australia.”
Draf kedua konstitusi Bougainville akan disahkan pada akhir bulan ini.
Sementara itu, Masatt sedang mengupayakan rencana untuk mendatangkan seorang moderator untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat kemajuan.
Bougainville memiliki jadwal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan kemerdekaannya paling cepat pada tahun 2025, atau paling lambat pada tahun 2027.
Masatt mengatakan bahwa untuk mengatasi penundaan ini, seorang moderator yang bekerja akan sangat bermanfaat, dan peran tersebut bisa lebih luas daripada masalah referendum.
“Setiap kali kami memberikan suara di JSB [pertemuan Badan Pengawas Bersama yang melibatkan kedua pemerintah], kami membuat komitmen dan kami mengatakan bahwa semua hal ini perlu diperhatikan dan ketika kami kembali ke JSB berikutnya, isu-isu yang sama masih mengotori agenda JSB, karena tampaknya tidak ada yang mengatasinya.”
Masatt percaya bahwa moderator yang bekerja ini dapat memberikan keahlian dalam penyelesaian konflik, dan akan membawa staf yang dapat menangani isu-isu lain yang tidak terbatas pada agenda ratifikasi, tetapi juga isu-isu otonomi umum yang mempengaruhi hubungan Bougainville dengan Port Moresby.
