JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sejumlah aktivis muda, organisasi pemuda dan NGO Solomon Islands yang selama ini mengadvokasi situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat gelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemuda untuk Papua Barat selama tiga hari.
Konferensi itu dilaksanakan sejak tanggal 5 hingga 7 Agustus 2020 di Honiara, Ibu Kota Solomon Islands.
Pemimpin Kampanye Papua Barat Merdeka-Pemuda Kepulauan Solomon (WPC-SIY) yang selama ini berkampanye di online (Youth Online Campaign Solomon Islands), Maverick Peter Seda mengucapkan terima kasih kepada Development Service Exchange (DSE) dan Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik yang telah menyelenggarakan KTT Pemuda selama 3 hari untuk Papua Barat.
Maverick Seda mengatakan, “Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat adalah masalah yang sedang berlangsung yang terjadi setiap hari di Papua Barat. Orang Papua tidak diizinkan untuk berbicara menentang Otoritas Indonesia,” kata Seda sebagaimana laporan yang diterima suarapapua.com, Senin (10/8/2020).
“Pemerintah Indonesia melanggar semua bentuk hak asasi manusia masyarakat adat Papua Barat, mengekstraksi sumber daya alam mereka tanpa persetujuan mereka atau tanpa konsultasi yang tepat, menghancurkan situs budaya mereka, dan memperkosa perempuan mereka,” ujar Seda.
Oleh sebab itu katanya, “Kita tidak boleh diam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi masyarakat adat di Papua Barat yang sedang berlangsung setiap hari.”
“Itulah mengapa penting bagi generasi kita untuk melanjutkan perjuangan ini, agar dunia tahu dan mengambil tindakan atas apa yang terjadi di Papua Barat,” tegas Seda.
Dengan demikian atas keberlangsungan KTT ini, sekali lagi ia berterima kasih kepada DSE dan PIANGP yang telah menyelenggarakan Solomon Islands Youth West Papua Tok Tok Forum ini.
Pemuda Solomon Islands atau YOCSI memahami bahwa para pemuda yang telah menghadiri forum ini akan segera membuat komunikasi dan menyerahkannya kepada Pemerintah Kepulauan Solomon.
Pewarta: Elisa Sekenyap
