Manifestasi Otsus Jilid II, OAP akan Bertambah Korban

Oleh: Theo Hesegem)*
)* Penulis adalah Pembela HAM Papua di Wamena

Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II sangat berdampak buruk bagi kondisi real tanah Papua, di mana populasi orang Papua akan memakan jumlah korban yang banyak.  Sebab, dana Otsus yang dikucurkan pusat akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, lebih khusus para elit politik di Papua untuk memperkaya diri mereka.

1. Otonomi Khusus bukan Solusi Penyelesaian Persoalan di Papua 

Otonomi khusus jilid I tidak memberikan harapan yang sesungguhnya kepada Orang Asli Papua (OAP), untuk hidup dengan rasa bebas di tanahnya sendiri. Karena Otsus tidak berjalan sesuai amanat yang diberikan dalam kerangka Otsus yang sesungguhnya.

Suatu daerah atau wilayah yang disebut sebagai daerah Otonomi Khusus, seharusnya kewenangan semua diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur diri sendiri, hanya ada hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh pemerintah pusat (pempus)

Perlu juga kita ketahui bersama bahwa, Papua dijadikan sebagai daerah Otonomi Khusus sejak tahun 2001, namun masyarakat Orang Asli Papua (OAP) selalu mengalami korban kekerasan. Sehingga menurut saya sebenarnya Otonomi Khusus bukan suatu jamainan dan harapan masyarakat Papua untuk hidup berkarya dengan bebas di atas tanahnya sendiri.

Perlu diketahui bahwa, Papua dijadikan sebagai daerah Otonomi Khusus dan banyak masyarakat sipil OAP yang selalu mengalami korban kekerasan yang berdampak pelanggaran HAM. dan selalu hidup dengan tidak rasa bebas, sebagai pemilik hak ulayat di tanah Papua. Masyarakat asli Papua dijadikan sebagai tamu undangan dan sebagai barang dagang yang harus dibisniskan.

2. Dana Otsus Menguntungkan Kelompok tertentu dan Memperkaya Elit di Papua 

Dana Otsus tidak akan menguntungkan masyarakat asli Papua, tetapi jauh lebih menguntungkan bagi elit-elit di Papua, dan kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri mereka.

Kemungkinan besar pemerintah pusat mengetahui elit-elit di Papua banyak yang melakukan korupsi, namun pemerintah pusat tidak berani melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana Otsus. Kondisi di Papua juga sebenarnya sangat signifikan. Dan kondisi masyarakat tidak pernah ada perubahan.

3. Otsus Papua Ditawarkan oleh UNI EROPA, untuk Meredakan Isu Papua Merdeka. 

Perlu ketahui bahwa ada penawaran terhadap OAP untuk menerima Otonomi Khusus datang dari UNI EROPA, atas kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Waktu itu, masyarakat Jayawijaya melakukan pertemuan dengan anggota Uni Eropa di kampung Piramid, wilayah distrik Kimbim (sekarang Piramid). Dalam pertemuan itu, mereka (Uni Eropa) melibatkan tokoh-tokoh Gereja, Masyarakat, LSM, Politik, Presidium Dewan Papua ( PDP ) dan masyarakat.

Isu yang dibahas waktu itu tentang Otonomi Khusus di Papua, sekaligus tawaran yang disampaikan oleh 15 perwakilan negara Uni Eropa kepada masyarakat dalam pertemuan itu. Mereka (Uni Eropa) mengajak masyarakat Papua untuk menerima Otonomi Khusus, apakah otsus akan berjalan dengan sesuai harapan masyarakat atau tidak? Kalau Otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, mungkin ada kebijakan lain.

Terpaksa masyarakat Papua menerima tawaran Uni Eropa terkait dengan Otsus itu. Dan itu merupakan sebuah penawaran yang dilakukan dari Uni Eropa untuk meredahkan isu Papua merdeka. Namun sejak terjadi penerapan Otsus di Papua hingga sekarang, Otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sipil di Papua dan tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat Papua.

4. Pempus Perlu Memahami dan Pelajari Bijak Kondisi Real yang Terjadi di Papua

Masyarakat asli Papua telah mengembalikan Otsus pada tahun 2015 di halaman MRP Kota raja, Jayapura dengan mengunakan peti jenazah dengan bertuliskan “Otonomi Khusus Gagal dan Meninggal “.

Pemerintah Republik Indonesia harus bijak melihat kembali dan evaluasi masalah-masalah di Papua, sehingga dapat mengikuti keinginan masyarakat Papua, bukan memaksakan kehendak pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat memaksakan kehendaknya sendiri, belum tentu masyarakat Papua akan menerima pendapat pemerintah pusat. Kalau berbeda pendapat antara yang mengambil kebijakan dan masyarakat, pasti akan ada pertikaian yang sangat bertentangan dan situasi tidak akan kondusif.

Tujuan pemerintah pusat menerapkan Otsus di Papua adalah untuk meredahkan isu Papua Merdeka. Namun isu tersebut terus bergulir di tanah Papua tetapi sulit dibendung. Sekarang yang lebih kuat dan susah dibendung adalah isu rasisme.

Oleh karena itu, lebih baik lagi bila semua ini dikembalikan kepada masyarakat Papua sebagai pemegang kedaulatan penuh, untuk menentukan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah pusat harus melakukan pendekatan secara dialogis dengan masyarakat Papua, dari berbagai pihak terkait Otonomi Khusus jilid II.

Akhir dari artikel ini, saya hendak sampaikan Otonomi Khusus bukan solusi penyelesaian persoalan di Papua.