Oleh: Marinus Mesak Yaung*
*) Penulis adalah dosen Universitas Cenderawasih (Uncen)
Catatan ini merupakan suatu nasehat kepada Wakil Presiden Indonesia tentang tindakan diplomasi isu Papua ke Selandia Baru yang sangat keliru dan membahayakan kedaulatan negara atas Papua.
Bapak Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati dan sayangi. Doa kami semoga bapak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa.
Sebagai seorang ilmuwan hubungan internasional di Universitas Cenderawasih, dan paham tentang isu-isu hubungan diplomatik dan kedaulatan negara, saya sangat menyayangkan dan tidak setuju dengan diplomasi bapak Wapres ke negara Selandia Baru untuk bicara persoalan pembebasan sandera pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtenz di Papua.
Perlu bapak Wapres pahami bahwa kasus penyanderaan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtenz dari tangan KKB Egianus Kogeya di Nduga, Papua, adalah kasus yang sudah beririsan langsung dengan isu kepentingan nasional dan kedaulatan negara Indonesia.
Indonesia ini negara besar dan berdaulat. Indonesia is not banana republic. Indonesia bukan republik pisang, yang bisa dengan mudahnya kepentingan nasional didikte dan dikontrol oleh pihak asing.
Isu Papua, secara khusus isu penyanderaan pilot Phillip Mark Mehrtenz, adalah isu kedaulatan negara Indonesia di Papua. Isu strategis yang menjadi urusan dalam negeri. Bukan suatu isu dan urusan regional atau global. Ini prinsip diplomatik yang wajib mempedomani setiap tindakan diplomatik siapapun pejabat negara di Jakarta atau di Papua dalam mengurus masalah Papua.
Tindakan bapak Wapres Ma’ruf Amin membicarakan isu penyanderaan pilot Phillip Mark Mehrtenz di Wellington, Selandia Baru, itu tindakan diplomasi yang keliru dan melanggar prinsip-prinsip kepentingan nasional dan kedaulatan negara.
Melanggar prinsip kepentingan nasional karena isu Papua, termasuk isu penyanderaan pilot Susi Air, adalah bagian dari kepentingan nasional strategis Indonesia saat ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak membutuhkan Selandia Baru untuk mendikte dan mengontrol Indonesia soal kepentingan nasional di Papua. Membicarakan isu Papua dan isu penyanderaan pilot Susi Air di Wellington, bukan di Jakarta, itu sudah membuka pintu bagi Wellington untuk terlibat mengintervensi kepentingan nasional Indonesia atas Papua.
Berikutnya, melanggar prinsip kedaulatan negara, karena isu Papua dan isu penyanderaan pilot Susi Air, adalah persoalan kedaulatan negara di Papua yang harus dijaga dan dipertahankan. Isu Papua, oleh Presiden Jokowi, ditetapkan sebagai isu domestik atau persoalan dalam negeri yang tidak membutuhkan campur tangan pihak asing.
Presiden Jokowi dengan tegas menolak isu Papua, menjadi isu regional dan mau diselesaikan dengan pendekatan regional. Presiden Jokowi tidak memberikan ruang untuk isu Papua diselesaikan di forum MSG atau forum PIF. Bagi Presiden Jokowi, isu Papua adalah isu kedaulatan negara yang tidak bisa dinegosiasikan atau dilakukan tawar menawar dengan negara-negara Melanesia maupun negara-negara lain di Pasifik dan komunitas internasional.
Sikap tegas Presiden Jokowi atas isu Papua, seharusnya selaras atau sefrekuensi dengan Wakil Presiden Mar’uf Amin. Presiden Jokowi hanya mau isu Papua, termasuk isu penyanderaan pilot Susi Air, hanya boleh dibicarakan di Jakarta. Bukan di Wellington atau Canberra, ataupun di Port Villa, Vanuatu.
Tindakan Wakil Presiden Mar’uf Amin membicarakan isu Papua dan isu penyanderaan pilot Susi Air di Wellington, itu berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan Indonesia atas Papua.
Dalam persepsi hubungan internasional dan diplomasi, ketika suatu negara tidak konsisten dan tetap teguh pada persepsi nasional tentang isu kedaulatan negara, maka negara tersebut sesungguhnya telah kehilangan kedaulatan negaranya.
Dengan kata lain, kalau isu penyanderaan pilot Susi Air adalah isu kepentingan nasional yang hanya boleh dibicarakan di Jakarta, maka harus tetap konsisten. Kalau kemudian isu kedaulatan ini dibawah dan dibicarakan di Wellington, maka sesungguhnya Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan atas Papua.
Semoga catatan ini menjadi masukan buat bapak Wakil Presiden Mar’uf Amin dan para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri.
Terima kasih. (*)
