MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Ikatan mahasiswa pegunungan tengah (IMPT) di Kota Studi Manokwari memakamkan Jenazah Almarhum Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Amban, Ibu kota Papua Barat, Selasa, (11/8/2020) Siang.
Pemakaman Alm. Otsus itu dilakukan mirip pemakaman orang meninggal, ini dikemas dalam Mimbar Bebas IMPT. bertajuk, “Suara Kami dengan tegas menolak Otsus Jilid II” selamat jalan otsus Jilid I.
Dalam peti itu berisi buku undang-undang Otsus dan sejumlah kartu penolakan Otsus. Hal ini sebagai respon sikap tegas terhadap kegagalan gula-gula Otsus oleh kolonial Indonesia dalam 19 tahun terakhir.
IMPT menegaskan, pemerintah tidak perlu memaksakan diri lagi untuk membangkitkan otsus yang telah mati dan dikuburkan. Lalu IMPT mengatakan Orang Papua sudah dewasa tidak lagi ditipu dengan gula-gula dalam model apapun.
“Selamat jalan otsus Jilid I, kalau manusia orang yang sudah mati tidak mungkin kembali sama saja dengan Otsus. Harapan kami tidak akan kembali dan kami ucapkan selamat jalan,” tutur Yonatan Ilintamon dalam Orasinya.
Yohanis Aliknoe menambahkan, Otsus telah mati, Papua merdeka adalah solusi terbaik yang dapat menjawab masa depan bangsa Papua. Dia menilai para politikus keliru menafsirkan ucapan Isack Samuel Kijne.
“Saya rasa para politikus keliru dalam menafsirkan kata-kata bapak Isack Samuel Kijne. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Artinya bahwa Kita bangkit merdeka dulu baru mengatur bangsa kami sendiri, bukan kami memimpin dan distir Pemerintah Jakarta,” imbuhnya.
Selain itu, Arnold Halitopo menghimbau kepada seluruh generasi Papua sebagai pemegang tongkat estafet yang akan menentukan kemana arah bangsa ini.
“Kami saat ini adalah penentu nasib generasi yang akan datang. maka perlu melakukan aksi penolakan Otsus sesuai dengan hasil rapat ini patut dilakukan sebab otsus tidak menjamin orang Papua dalam Indonesia, kami tidak mau nyawa kami dirampas terus,” ucapnya.
Erik Alinoe mahasiswa asal Kabupaten Yalimo dalam Orasinya ia mengecam tim Pansus Papua yang dibentuk pemerintah kolonial untuk mencoba selesaikan rekam jejak persoalan Papua.
“Kami mahasiswa Papua yang ada di wilayah Mnukwar menghimbau kepada bapak Filep Wamafma sebagai DPD RI (Ketua tim Pansus Papua). Bapak, gagal berfikir terhadap orang Papua hari ini. Jangan minta Ostsus Jilid dua, Stop! Hari ini kita warning bapak Filep Wamafma,” tegasnya.
Dia juga dengan tegas mengutuk Pejuang kelanjutan Otsus. Dalam mimbar bebas itu, Masing-masing Para intelektual Papua ini memaparkan Orasinya dengan praktek kegagalan Otsus susuai realitas yang terjadi.
Selanjutnya mahasiswa asal 16 kabupaten ini mendukung penuh Petisi Rakyat Papua (PRP) yang telah ditandatangani 1,8 juta jiwa pada 2017 kala itu dan juga mendukung PRP tolak otsus Jilid II.
Ke-16 kabupaten ialah, Paniai, Deiyai, Dogiai, Nabire, Timika, Pucak Papua, Lani Jaya, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Pucak Jaya, Mambrahmo Tengah, Pegunungan Bintang dan Intan Jaya.
Pernyataan Sikap
IMPT Manokwari sampaikan kepada setiap DPR dan MRP sebagai perpanjangan suara kami Rakyat Papua, leluhur tulang belulang dan alam bangsa Papua. Kami tidak lagi percaya semua model kebijakan pemerintah RI, tidak ada harapan lagi hidup diatas tanah kami bersama pemerintah Indonesia. Maka dengar! dengar! dan dengar! , Kepada yang terhormat presiden RI dan pengambilan kebijakan.
Dan kami menyatakan:
- Stop paksa kami dengan kebijakan-kebijakan yang menghancurkan kehidupan kami diatas tanah kami.
- Kami sampaikan bahwa atas nama saudara Almarhum Otonomi Khusus Jilid I yang sudah meninggal. Stop menjadi Tuhan untuk membangkitkan kembali Almarhum Otsus Jilid I di atas tanah air West Papua.
- Berkenaan dengan poin 1, maka kami menolak desain baru perpanjangan otsus Jilid II maupun model lainnya diatas tanah air West Papua.
- Kami menolak semua perwakilan yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk kompromi dalam rangka melobi kepentingan pribadi tanpa melibatkan seluruh rakyat Papua dan organisasi yang mempresentasikan Suara Rakyat Papua di atas tanah air West Papua. Terutama lagi memperpanjang otonomi khusus Papua.
- Kebijakan otonomi khusus bukanlah solusi masalah di tanah Papua. Maka kami mendukung suara 1,8 juta orang Papua yang telah menandatangani petisi pada tahun 2017. Yang meminta intervensi internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum.
- Jika pemerintah Indonesia tidak menanggapi tuntutan kami diatas, maka hanya ada satu bahasa “kami siap melaksanakan dan mendukung mogok sipil nasional di atas tanah air West Papua”.
Pewarta : Charles Maniani
