JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua BP AM Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu dengan sungguh-sungguh meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil sikap menyelesaikan masalah di Papua.
“Kita berharap ke depan tidak lagi ada jiwa manusia menjadi korban sia-sia,” kata Mofu dalam konferensi pers yang difasilitasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Kamis (24/9/2020), sebagaimana dikutib dari seputarpapua.com.
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PGI itu berpendapat, ketegangan situasi politik Papua telah terbukti dan tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan- pendekatan militeristik. Hal ini, menurut dia, justru akan menimbulkan masalah baru dan luka bagi rakyat Papua.
“Ketegangan dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa selesaikan masalah Papua dengan langkah-langkah operasi militer. Sebagai pimpinan umat, kami perlu menyampaikan ini,” kata dia.
Pdt. Mofu mengaku dilema dalam menyuarakan situasi keadilan dan kemanusiaan di Papua, dengan sudut pandang separatis oleh pemerintah di Jakarta tanpa menilik akar masalahnya.
“Kita berada dalam dua ketegangan. Ketika kita bicara tidak atasnama Jakarta, kita dicurigai. Ketika kita bicara atasnama orang Papua tentang keadilan dan kemanusian, kita juga dicurigai,” ujarnya.
Ia mempertanyakan ketika Presiden Jokowi disambut tepuk tangan seluruh hadirin di ruang sidang PBB, termasuk ketika dia bicara tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya pertanyakan, apakah hal ini betul-betul dilihat sebagai hal yang baik, secara khusus berkaitan dengan situasi dan kondisi hari ini di Papua,” sindirnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom mengecam keras peristiwa penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang terjadi pada hari, Sabtu 19 September 2020.
Menurutnya, Majelis Pekerja Harian (MPH-PGI) sedang mendalami masalah ini. “Berdasarkan laporan dari pimpinan GKII serta berita media Papua, beliau diduga ditembak oleh pasukan TNI dalam suatu operasi militer, sementara media mainstream nasional menyebutkan ini ulah KKB, atas release pihak militer. Tidak mudah bagi MPH-PGI mengklarifikasi ini,” ujar Pdt.Gultom sebagaimana dilansir dari pgi.or.id, Senin (21/9/2020).
Pdt. Gultom mengatakan, yang tentunya semua pihak menghendaki agar Presiden RI segera memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawanya ke ranah hukum. Juga meminta Presiden untuk memerintahkan Panglima menghentikan segala bentuk operasi militer, jika betul ini ulah TNI.
“Cukup lama sudah Papua bersimbah darah, dan segala bentuk kekerasan dan pendekatan militer selama ini tidak menyelesaikan masalah Papua, malah menimbulkan lingkaran kekerasan yang tidak ada ujungnya. Satu nyawa orang Papua pun sangat berharga seturut dengan amanat konstitusi RI, terlebih di hadapan Tuhan,” tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan menagih janji Presiden Jokowi yang telah berulangkali menyampaikan bahwa ia akan mengunakan pendekatan kultural untuk menyelesaikan masalah Papua.
“MPH-PGI akan segera menagih janji Presiden yang telah berulangkali menyampaikan kepada kami bahwa beliau akan menempuh pendekatan kultural untuk menyelesaikan masalah Papua. Presiden juga menyatakan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Rakyat Papua dan gereja-gereja di Indonesia menuntut pemenuhan janji Presiden tersebut.”
Pewarta: Elisa Sekenyap
