KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Beyum Antonela Baru, seorang tokoh perempuan di Sorong menegaskan bahwa dirinya menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di provinsi Papua Barat.
Hal itu ditegaskan karena menurutnya DOB tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat di akar rumput.
“Untuk apa perjuangkan pemekaran DOB Papua Barat Daya. Kampung yang baru dimekarkan saja tidak memberikan manfaat dan dampak positif bagi perubahan di masyarakat,” tegasnya kepada media ini pada Kamis (24/9/2020) di Kota Sorong, Papua Barat.
Dirinya menolak pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya. Karena baginya, yang paling mendesak adalah mensejahterakan masyarakat dan menyiapkan SDM anak-anak asli Papua.
Selain itu, selama ini banyak dana yang disalurkan ke daerah hingga kampung-kampung tidak pernah dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung. Tetapi lebih banyak digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri.
“Setelah rumah tidak ada manusia yang tinggal [huni]. Contoh di Mare, banyak rumah dibangun, tapi setelah itu rumput naik. Jadi tidak usah minta pemekaran lagi sudah. Sekarang saja masyarakat di kampung hidup setengah mati. Uang triliunan yang Jokowi pinjam ke dunia sia-sia. Mama-mama di sini, kirim uang ke anak sekolah saja harus bekerja keras toki batu, berkebun, dan lain-lainnya,” ujar Beyum.
Perempuan (35) yang memiliki satu anak ini meminta kepada para elit politik yang sedang memperjuangkan pemekaran Papua Barat Daya untuk kembali ke kampung. Sebab, menurutnya, ketika pulang ke kampung dan tinggal menetap di sana, mereka akan melihat langsung kehidupan masyarakat dan akan membangunnya dengan versi Papua bukan versi Jakarta.
“Untuk para elit politik harusnya datang tinggal di kampung setahun atau dua tahun. Lihat langsung kehidupan masyarakat di kampung. Bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat di kampung. Apa yang mereka butuhkan,” bebernya.
“Masyarakat di kampung kalo diberdayakan, pasti masyarakat di kota juga demikian. Para elit kalo tinggal di kota atau tinggal di Jakarta jangan sudah, karena pembangunan versi Jakarta yang akan didorong akhirnya tidak memberdayakan masyarakat,” tambahnya.
Beyum mengaku saat ini sedang fokus mendorong masyarakat untuk kembali berkebun dan pendidikan adat bagi usia dini di distrik Mare. Karena ia menilai pemekaran provinsi, kabupaten dan desa tidak memberdayakan masyarakat Papua.
“Masyarakat di kampung hanya membutuhkan dampingan yang memberdayakan mereka.”
Sebab, kata dia, pemerintah daerah semestinya mendorong masyarakat di kampung untuk melakukan pekerjaan yang mendatangkan uang secara mandiri, kreatif, dan inovatif, bukan membuat masyarakat hanya mengharapkan uang.
“Masyarakat di kampung tidak butuh pemekaran. Pemekaran kampung saja tidak dapat uang. Apalagi pemekaran provinsi. Masyarakat di kampung hanya butuh kalian datang. Kasih tunjuk ke mama, bapak. Ini cara dapat uang mandiri tra perlu berharap dari dana kampung. Dorong masyarakat melakukan hal-hal yang sederhana, contohnya berkebun. Lalu, hasil kebunnya diupayakan untuk masuk di pasar-pasar besar. Seperti itu yang masyarakat di kampung butuhkan bukan pemekaran,” tegas Beyum.
Selain itu, Beyum melihat selama ini hanya elit-elit politik yang menikmati dampak positif dari adanya pemekaran, sedangkan masyarakat di kampung dan kota sedang tidak berdaya, sehingga ia menilai tidak perlu ada pemekaran DOB Papua Barat Daya.
“Selama ini orang-orang tertentu seperti para elit dan kepala kampung yang makan uang. Masyarakat akar rumput hidup masih tidak berdaya, jangan ada lagi Papua Barat Daya. Nanti kalo ada DOB, masyarakat Papua semakin tidak berdaya di atas tanahnya sendiri,” tandasnya lagi.
Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren sebelumnya menyatakan MRP Papua Barat menolak rencana pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pemekaran perlu didukung dengan SM yang tersedia, khususnya Orang Asli Papua.
“Kalau kita berbicara pemekaran, dan tidak didukung oleh SDM yang memadai, maka pemekaran itu untuk siapa?” ungkapnya mempertanyakan rencana pemekaran DOB di Papua Barat, seperti dikutip media ini dari jagatpapua.com.
Ahoren mengatakan, yang harus dipikirkan pemerintah adalah menyiapkan SDM yang cukup agar ketika dimekarkan, tidak ada lagi kecemburuan sosial yang terjadi.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
