WAKEITEI, SUARAPAPUA.com — Kinerja dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Deiyai dianggap buruk, bahkan mengecewakan.
Penilaian ini dikemukakan Ateng Edowai, bupati kabupaten Deiyai, sesaat menerima keputusan DPRD tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Deiyai tahun anggaran 2019, Selasa (6/10/2020) di ruang sidang DPRD Deiyai.
“Supaya kerja sudah diberikan kewenangan penuh kepada setiap kepala OPD. DPA juga sudah saya bagikan. Tetapi kinerja saudara-saudari mengecewakan. Satu minggu saya kunjungi setiap kantor, para staf menyampaikan keluhan yang sama,” ujarnya.
Selama seminggu sejak 28 September lalu, Bupati Deiyai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 23 kantor ODP yang ada. Di beberapa instansi, kepala OPD bahkan tak terlihat. Hanya sekretaris, kepala bidang, kepala seksi bersama staf. Mereka menerima langsung kehadiran orang nomor satu di kabupaten ini.
Bupati berbicara dengan mereka, mencatat keluhan, harapan dan penilaiannya terhadap pimpinan OPD.
“Dari hasil sidak saya, ternyata banyak kepala OPD yang biasa malas masuk kantor. Kecuali saya tidak serahkan DPA, tetapi ini sudah terima, lalu tiap hari kerja dimana, kerja dengan siapa, tidak jelas. Ini sudah dievaluasi semuanya,” kata Edowai.
Secara umum, ia menilai kinerja sebagian besar pimpinan OPD sangat mengecewakan. “Ada dalam catatan saya, yang tidak mampu menterjemahkan visi-misi bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Selama diberi kepercayaan menjabat, seharusnya menurut Bupati Deiyai, buktikan diri mampu dengan dua indikator. Pertama, rajin masuk kantor, kecuali saat ada urusan dinas di luar wilayah Deiyai. Yang kedua, ia menilai dari aspek transparan dan komunikasi dengan bawahan.
“Hanya satu dua kepala OPD yang mungkin agak baik karena bisa lakukan. Tetapi secara umum saya sudah ukur dengan fakta dan keluhan dari bawahan, itu catatan tersendiri.”
Untuk itu, Anggota DPRD Deiyai diminta agar mengefektifkan fungsi pengawasan pada setiap OPD demi menghindari kemungkinan buruk di kemudian hari.
“DPRD wajib kontrol, dan semua OPD harus kerja dengan baik supaya apa yang kita harapkan bisa terwujud,” pinta Bupati Edowai.
Ia rencanakan tahun depan Inspektorat bentuk satu tim untuk melakukan pengawasan per triwulan. Anggota DPRD akan dilibatkan dalam tim ini.
Di kesempatan itu Bupati Deiyai mengumumkan pencopotan jabatan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM), Demianus Tenouye.
“Selanjutnya saya memberikan nota tugas kepada Melianus Giyai,” kata Edowai. Melianus Giyai adalah sekretaris BKPSDM kabupaten Deiyai.
Pencopotan jabatan ini mengawali langkah tegas Bupati kepada kepala OPD yang terbukti kurang baik kinerjanya, juga tak loyal terhadap atasan, serta berbagai alasan lainnya.
“Siap-siap yang lain juga, ini pertama saya copot jabatan. Kita mau bangun Deiyai, bukan bangun diri pribadi,” tegasnya.
Edowai merindukan adanya pembuktian dari ASN yang telah dipercayakan menduduki berbagai jabatan saat dilantik beberapa waktu lalu. Dengan itu, visi misi Bupati dan Wakil Bupati dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan program kerja.
“Pada pertengahan tahun 2019 lalu kita diperhadapkan dengan masalah rasisme. Masuk tahun ini kita diperhadapkan dengan pandemi Corona. Selama dua tahun ini tantangannya cukup besar, sehingga visi misi kami masih gantung, belum terealisasi di tengah masyarakat Deiyai,” lanjutnya sembari berharap, tahun depan janji politik saat masa kampanye yang sedang dinantikan warga sedikit demi sedikit dapat diwujudkan pemerintah daerah melalui masing-masing OPD.
Petrus Badokapa, ketua DPRD kabupaten Deiyai, menegaskan, para kepala ODP harus mampu menunjukkan kinerja dengan tak lagi mengejar uang semata.
“Hampir semua OPD bermasalah karena sebagian besar tidak kerja baik. Banyak tipu dalam laporannya, bukti di lapangan nol. Ini namanya kejar uang saja. Jangan korbankan pembangunan. Masyarakat tidak merasakan hasil kerja dari OPD,” ujarnya di akhir rapat paripurna istimewa.
Badokapa bahkan dengan tegas menegur pimpinan OPD yang tak kerja sesuai yang diharapkan untuk mendukung terwujudnya visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Deiyai periode 2019-2024.
“Heran sekali dengan kelakuan dari kepala OPD. Selama ini apa yang kalian kerja? DPA yang dibagikan itu bukan uang pribadi. Ingat baik-baik, kalian semua anak daerah. Tetapi belum buktikan di lapangan. Kami lihat, banyak laporan yang tidak benar. Laporan tipu-tipu. Kalian pikir itu baik, tetapi cara kalian itu sudah menipu Tuhan, menipu alam dan menipu masyarakat Deiyai,” tuturnya.
Meskipun rata-rata putra daerah, Badokapa menilai para kepala OPD hingga sejauh ini belum buktikan kinerjanya.
“Banyak kepala dinas yang lebih suka tinggalkan Deiyai. Tidak pernah betah di tempat tugas. Jelaslah, tidak ada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan kegiatan rutin di dinas pun macet. Ini kenyataan yang perlu diperhatikan lebih serius,” ujar Hendrik Onesmus Madai, ketua Komisi I DPRD Deiyai.
Pewarta: Markus You
