BeritaSikapi Situasi Tanah Papua, AMPTPI Keluarkan Sembilan Resolusi

Sikapi Situasi Tanah Papua, AMPTPI Keluarkan Sembilan Resolusi

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam Kongres IV Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) telah banyak membahas berbagai macam masalah yang sedang terjadi di Pegunungan Tengah Papua. Selain itu, pihaknya merumuskan persoalan tuntutan mendasar di tanah Papua dalam tiga komisi, yang melahirkana resolusi AMPTPI.

Komisi A membahas AD/ART, komisi B membahas garis-garis besar haluan kerja organisasi atau GBHKO dan Komisi C membahas pokok masalah mengenai selamatkan Papua (Otonomi Khusus Papua, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Investasi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Berikut adalah sembilan (9) resolusi AMPTPI dalam kongres IV yang dibacakan Sekjen terpilih, Ambrosius Mulait di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (15/10/2020).

Pertama, implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah gagal total, maka bubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan AMPTPI mendukung penuh hak penentuan nasib sendiri Papua.

Baca Juga:  Melestarikan Alam dan Budaya Suku Matbat Melalui Festival Film Dokumenter di Limalas

Kedua, AMPTPI mendukung perjuangan yang dilakukan oleh wadah koordinasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk penentuan nasib sendiri Papua.

Ketiga, memohon kepada negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF) dan African Caribbean and Pacific (ACP) untuk mendesak PBB mengirimkan tim pencari fakta menyelidiki pelanggaran HAM di tanah Papua.

Keempat, mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses bagi jurnalis asing, diplomat, senator, akademisi dan pemerhati hak asasi manusia luar untuk masuk di tanah Papua.

Kelima, menolak semua bentuk pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota dan provinsi di atas tanah Papua. Keenam, Gubernur Provinsi Papua segera mencabut rekomendasi izin usaha pertambangan khusus di Papua, terlebih khusus izin pertambangan di Intan Jaya. Karena dampak dari izin pertambangan tersebut telah terjadi konflik kekerasan, pelanggaran HAM, padahal hasil dari pertambangan itu tidak akan menguntukkan orang Papua.

Baca Juga:  Papuan Voices Bentuk Panitia FFP Ke-VII yang Akan Berlangsung di Wamena

Ketujuh, Menolak investasi di tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke dan menolak Undang-Undang Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Kedelapan, Pemerintah Indonesia segera menarik pasukan organik dan non organik, serta menghentikan pengembangan semua infrastruktur TNI dan Polri di tanah Papua. Secara khusus menolak tegas rencana pembangunan Markas militer di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Kesembilan, mendesak Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk menutup semua tempat penjualan minuman keras/beralkohol dan prostitusi Seks Komersial di atas tanah Papua.

Selain itu, Ambrosius mengatrakan, semua rekomendasi yang dibahas dalam tiga komisi dialamatkan kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta kabupaten/kota di tanah Papua.

Baca Juga:  FLNKS Menegaskan Kepada Presiden Macron Tentang Tekad Mereka Untuk Merdeka Dari Prancis

“Termasuk kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Pimpinan Adat, Pimpinan Gereja, LSM, dan komponen strategis lain yang mempunyai andil besar bagi penyelamatan tanah Papua,” jelasnya.

Yanuarius Lagowan, Sekjen Demisioner AMPTPI mengatakan, kongres ini merupakan ajang terbesar di tingkat organisasi AMPTPI, sekaligus forum pengambilan keputusan dalam rangka reorganisasi hingga menghasilkan putusan-putusan yang dapat membawa warna baru dalam AMPTPI kedepan dengan kinerja yang baru.

“Kami berharap kepengurusan yang baru dapat berjalan dengan baik dan dapat mengambil sikap dan keputusan tentang masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di tanah Papua. Lebih khusus di wilayah pegunungan tengah Papua,” tukas Lagowan.

 

Pewarta: Agus Pabika

Editor: Elisa Sekenyap 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Papua di Gorontalo Desak Presiden Jokowi Tarik Aparat Militer dari...

0
Kehadiran aparat TNI di Kabupaten Puncak membuat masyarakat mengalami traumatik dan tidak ada kebebasan hidup walaupun diderah sendiri. Pemerintah Puncak dalam hal ini Pj Bupati, Darwin Tobing untuk tidak tidur, tetapi dengan segera membatasi akses aparat TNI-Polri yang semena-mena di sana.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.