TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Diduga banyak terjadi laporan fiktif penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Simon Petrus Baru, salah satu warga Wihellem Rombouts minta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan Kejaksaan Tinggi Sorong untuk lebih serius dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan BLT di Kabupaten Tambrauw.
Menurut Simon Baru, banyak laporan pertanggung jawaban BLT yang dibuat fiktif, karena dibuat tidak secara transparan, termasuk penggunaan sisa anggaran tidak jelas.
“Banyak laporan dari masyarakat jika pembagian BLT tidak dilakukan secara transparan, seperti jumlah dana BLT yang di terima, berapa jumlah warga yang berhak menerima serta sisa dari pembagian dana tersebut. Contohnya seperti di kampung Isum, distrik Wihellem Rombouts.”
“Sementara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) hanya mendapatkan laporan dari para pendamping tanpa meninjau langsung ke lapangan,” jelas Simon Petrus Baru kepada suarapapua.com di Sorong, Jumat (16/10/2020).
Ia minta kepada BPK, dan Kejaksaan Sorong untuk lebih serius dalam pemeriksaan anggaran tersebut. Jangan hanya fokus pada laporan pertanggung jawaban saja, tetapi datangi warga masyarakat di kampung-kampung untuk mengecek .
Kio Yesnath, salah satu pemuda distrik Wihellem Rombouts menggatakan, anggaran BLT yang tidak jelas itu sering mengakibatkan peselisihan antara warga masyarakat Kabupaten Tambrauw.
“Di Kabupaten Tambrauw masyarakat selalu berkelahi karena masalah pembagian uang BLT yang tidak pernah ada keterbukaan, antara kepala kampung dan masyarakat setempat. Seperti yang terjadi di kampung Ataf Mafat, distrik Wihellem Rombouts dan beberapa daerah lain di Kabupaten Tambrauw,” tukas Yesnath.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
