JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa dan Pelajar Timika dengan tegas menolak segela malapetaka yang dirancang negara Indonesia di tanah Papua demi kepentingan negara.
Pernyataan itu disampaikan Naman Tsenawatme, selaku koordinator penolakan investasi, Otsus jilid II, dan militer di tanah Papua melalui pesan elektronik kepada suarapapua.com, Kamis (22/10/2020).
“Secara sepihak pemerintah membuat suatu peraturan baru yang mengahapus dan menggantikan beberapa pasal di dalam undang-undang yang sudah ada, yaitu Omnibus Law, supaya membantu para investor mempercepat tujuan mereka melakukan penanaman modal dan membuka peluang investasi secara sebesar-besaran di tanah Papua untuk membantu mendongkrak perekonomian negara.”
“Ini dilakukan tanpa melihat dampak negatif dari exploitasi yang ada. Wilayah yang digadaikan negara adalah tanah dan wilayah masyarakat adat, terutama membuka lahan sawit dan eksploitasi gunung tembaga demi kepentingan investor asing,” jelas Naman.
Untuk mengamankan semua itu kata dia, pemerintah menggunakan kekuatan militer dan undang-undang, termasuk menangkap aktivis pro demokrasi dan lingkungan.
“Mereka arahkan militer agar melakukan kekerasan terhadap warga sipil, menciptakan trauma berkepanjangan. Jadi militer ditugaskan untuk menangkap dan menteror warga masyarakat, juga mengamankan proses pencurian. Sehingga undang-undang di tanah Papua tidak pernah digunakan untuk proses dan adili pelaku kekerasan di tanah ini,” ujarnya.
Pihaknya juga menilai Otsus adalah suatau hegemoni baru dari Jakarta untuk rakya Papua.
“Otsus adalah gula-gula politik Jakarta untuk meredam hak politik bangsa Papua, yaitu untuk berdaulat atas tanah air atas segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia Papua. Otsus, investasi militerisme pemekaran dan sebagainya bukan solusi untuk masalah kemanusiaan di tanah Papua. Dengan pengalaman penderitaam masyarakat Amungme dan Kamoro di Timika dan secara umum rakyat Papua,” bebernya.
Maka dengan tegas pihaknya tolak investasi, Otsus dan militer di tanah Papua Barat, yang pastinya segala bentuk kejahatan negara Indonesia di atas tanah Papua harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
“Jangan ada manusia Papua yang dikorbankan, jangan lagi gunung kami dihancurkan, sungai kami dirusak, dan jangan lagi generasi kami dibunuh habis oleh aparat.”
Berikut pernyataan sikap mahasiswa dan pelajar wilayah Mimika:
- Presiden Republik Indonesia segera hentikan pendekatan kemanan dan operasi Militer di wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Timika.
- Presiden segera bertanggung jawab atas tewasnya hamba Tuhan dan rakyat sipil di Papua akibat dari operasi militer.
- Presiden segera hentikan operasi militer dengan tujuan teror mental manusia Papua.
- Presiden dan jajarannya segera hentikan segala upaya untuk memperpanjangk Otsus, evaluasi otsus dan revisi Otsus karena Otsus 100 persen gagal total.
- Presiden segera hentikan pembangunan dan exploitasi sumber daya alam dan genosida terhadap manusia Papua di seluruh wilayah tanah Papua Barat.
- Gubernur, Bupati para pendeta-pendeta segera hentikan keterlibatannya dalam rangka memperpanjang Otsus, evaluasi Otsus dan revisi UU Otsus.
- Kemerdekaan ialah hak segalah bangsa, termasuk bangsa dan rakyat Papua, maka segera memberikan kedaulatan atas tanah Papua.
Pewarta: Yanuarius Weya
Editor: Elisa Sekenyap
