BeritaDPMK Jayawijaya Wajibkan Seluruh Aparat Kampung Disiplin

DPMK Jayawijaya Wajibkan Seluruh Aparat Kampung Disiplin

WAMENA, SUARAPAPUA.com— Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kabupaten Jayawijaya mewajibkan seluruh kepala kampung beserta aparat kampung mengenakan pakaian seragam pada jam kerja, termasuk ketika berurusan dinas di ibukota kabupaten.

Penegasan ini dikemukakan Lenensya Manuputty, kepala DPMK kabupaten Jawawijaya, saat sosialisasi tentang waktu penggunaan seragam, tugas dan fungsi kepala kampung beserta aparat di beberapa kampung pada lima distrik yang diawali dari kampung Menagaima, distrik Maima, Senin (9/11/2020).

“Semua aparat kampung ketika ke kabupaten untuk mengurus dana desa atau urusan lainnya di suatu kantor pemerintah daerah, harus mengenakan pakaian seragam. Ini wajib supaya jaga wibawa sebagai panutan masyarakat di kampung,” ujarnya.

Terkait ketentuan ini telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di kantor kampung Menagaima.

Baca Juga:  Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

“Kita turun sosialisasi, termasuk di kampung Menagaima ini, menjelaskan tentang pentingnya penggunaan seragam pemerintahan. Ketentuannya, seragam hari Senin dan Selasa itu keki, hari Rabu hitam putih dan hari Kamis dan Jumat pakai pakaian batik,” jelas Manuputty kepada suarapapua.com.

Tidak hanya ketika urusan dinas di ibukota kabupaten, segenap aparatur kampung termasuk kepala kampung saat bertugas di kantor kampung wajib mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan dari pemerintah daerah.

“Jangankan ke kabupaten, dia bertugas sehari-hari di kantor kampung ini harus pakai seragam. Itu wibawa sebagai seorang pejabat pemerintah kampung. Kepala atau pemimpin harus menjadi panutan terhadap bawahannya.”

Selain itu, DPMK juga membekali tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ada di kampung Menagaima.

“Kami jelaskan soal struktur yang baru dan pasang papan informasi pemerintahan kampung. Tugas pemerintah kampung itu seperti apa, tugas aparat kampung itu apa saja, semua ada dalam papan informasi itu,” kata Manuputty.

Baca Juga:  PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

Kunjungan ini menurutnya awal dari kunjungan ke beberapa tempat lainnya dengan kegiatan yang sama.

“Selanjutnya kami akan turun, selama empat hari di empat distrik. Kami akan turun untuk serahkan papan informasi sekaligus sosialisasi terkait tugas dan fungsi kepala kampung dan aparaturnya serta Bamuskam (badan musyawarah kampung).”

Sementara itu, Keliopas Mulait, sekretaris kampung Menagaima, menyampaikan terimakasih kepada pihak DPMK yang telah mengunjungi dan menyerahkan papan informasi pemerintah kampung.

Kampung Menagaima sudah punya struktur organisasi pemerintah kampung, tetapi menurutnya, selama ini tugas dan fungsinya masing-masing belum dilaksanakan dengan maksimal.

Baca Juga:  ULMWP Kutuk Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

“Karena aparat kampung kebanyakan belum berpendidikan, jadi belum jalankan sesuai dengan strukturnya,” kata Mulait.

Ia juga merasa bersyukur dengan kehadiran DPMK kali ini sebab telah memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat dijalankan.

“Kami sangat terimakasih karena ada bagian yang kami belum bisa, tetapi dari apa yang BPMK sampaikan itu kami bisa pahami,” ucapnya.

Mulait menjelaskan, dalam tahun 2020, telah kehilangan dua aparat kampung. Sesuai arahan kepala DPMK kabupaten Jayawijaya dalam kesempatan itu diminta melengkapi posisi tersebut.

“Kami akan usulkan nama sesuai keputusan kepala kampung untuk gantikan aparat kampung yang telah meninggal dunia.”

Kegiatan tersebut diikuti seluruh aparatur pemerintah kampung Menagaima beserta Bamuskam.

 

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

0
“Pukul 11. 04 WP pihak keamanan hadirkan pihak DPR PB. Pukul 12. 05 WP, massa aksi kami arahkan untuk menyampaikan orasi politik dari masing-masing organisasi. Akhir dari orasi politik membacakan pernyataan sikap.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.