BeritaPemkab Paniai Fasilitasi Pemilihan Kepala Suku Besar Tingkat Kabupaten

Pemkab Paniai Fasilitasi Pemilihan Kepala Suku Besar Tingkat Kabupaten

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten Paniai memfasilitasi musyawarah adat (Musdat) pemilihan kepala suku besar kabupaten Paniai secara terbuka dan demokrasi, Selasa (10/11/2020) kemarin di aula kantor Bupati Paniai.

Hadir dalam Musdat ini ketua DPRD Paniai Sem Nawipa beserta beberapa anggota, 24 kepala distrik dan 2016 kepala kampung selaku peserta pemilih serta para bakal calon kepala suku.

Turut hadir juga John NR Gobai, ketua Dewan Adat Daerah Paniyai, yang juga anggota DPR Papua jalur Otsus. Ia dalam acara itu diberi waktu bawakan materi tentang tugas dan wewenang kepala suku sebelum pemilihan dilangsungkan.

Kegiatan Musdat dibuka dan ditutup langsung oleh bupati Paniai Meki Nawipa.

“Dua tahun jadi Bupati, saya lihat kebiasaan hidup menyangkut dengan adat-istiadat di Paniai sudah tidak jalan sama sekali. Ini menyedihkan. Kita empat suku, Mee, Moni, Wolani dan Auye yang diami tanah Paniai, mentalitas kita jujur sudah hancur,” kata bupati dalam sambutannya.

Baca Juga:  Pemerintah Dituding Aktor Perampas Tanah Adat Papua

Menurut Meki, mentalitas hancur di berbagai aspek kehidupan membuat semua orang Paniai hidup sudah bergantung.

“Coba lihat hidup orang Paniai sekarang, maunya yang enak-enak saja. Kejar-kejar uang terus. Tidak mau kerja. Padahal tanah ada, bisa bikin kebun, piara babi dan usaha lain yang bisa bikin kita hidup. Bisa datangkan uang sendiri banyak-banyak,” tegasnya.

“Semua kebiasaan-kebiasaan tidak baik ini, mulai sekarang saya minta stop. Itu cara hidup orang pendatang yang datang ke sini (Paniai) hanya cari uang. Semua orangtua kita tidak ajarkan kita begitu,” ujar Nawipa.

Kepala suku besar yang terpilih bersama dirinya minta agar dapat merubah semua kebiasaan tidak baik itu. Ia juga berharap kepala suku terpilih harus terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada semua pihak.

Baca Juga:  KPU Yahukimo Gelar Acara Pelepasan Logistik untuk Didistribusikan Ke 51 Distrik

Menurut bupati, lembaga adat, agama, pemerintah yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan satu kesatuan mitra kerja suatu pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

John NR Gobai saat membawakan materinya, menegaskan, menjadi kepala suku tidak mudah sebab mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Orang jadi kepala suku tidak benar menyandang nama sebagai kepala suku karena pintar bicara saja. Tidak. Dia harus pintar dalam segala hal, baca situasi persoalan yang terjadi sampai mampu selesaikan masalah yang terjadi itu dengan damai,” ucapnya.

Harus juga, lanjut John, memahami segala aturan-aturan yang ada, yang berkaitan dengan adat istiadat.

“Utama adalah tidak boleh menjual rakyat dan tanah. Ingat itu baik,” cetusnya.

Baca Juga:  KNPB Bantah Terlibat Pembakaran dan Pengrusakan Ruko Saat Iring-Iringan Jenazah Lukas Enembe

Ketua panitia penyelenggara, Yonathan Mote, dalam sambutannya mengatakan tujuan diadakan pemilihan kepala suku Paniai untuk mensinergikan semua lembaga penting yang ada di daerah agar bersatu menjaga rakyat dan tanah Paniai dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

“Makanya kepala suku yang kami bentuk mulai dari tingkat desa, distrik dan wilayah. Semua ada kepala sukunya. Sedangkan yang sekarang adalah tingkat kabupaten. Dia ini yang akan mengayomi semua kepala suku itu,” terangnya.

Untuk diketahui, pada kesempatan tersebut John NR Gobai secara resmi menyerahkan dua draf Raperda, yakni tentang pra-peradilan adat dalam tiga bahasa, Mee, Moni, Wolani, serta tentang ketertiban umum yang disusunnya. Draf ini diterima Sem Nawipa, ketua DPRD kabupaten Paniai.

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

0
“Yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Nduga. Seperti terjadi dalam pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRK). Proses pemilihannya berubah jadi konflik. Situasi kabupaten Nduga tidak kondusif karena terjadi perang keluarga bertepatan dengan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana saat perhitungan suara dari distrik Geselema, dari hasil pemungutan suara salah satu caleg dari PSI unggul dibandingkan caleg dari partai Golkar,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.