BeritaPeringati Hari HAM Sedunia, SPH Soroti Perampasan Tanah Adat

Peringati Hari HAM Sedunia, SPH Soroti Perampasan Tanah Adat

AIMAS, SUARAPAPUA.com — Samuel Moifikit, koordinator Solidaritas Peduli HAM (SPH) mengingatkan pemerintah pusat segera menghentikan investasi lahan kelapa sawit dan perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kabupaten Sorong, provinsi Papua Barat.

“Masyarakat pemilik ulayat selalu korban, jadi stop perluaskan lahan kelapa sawit,” ujarnya saat aksi massa memperingati hari HAM sedunia, Kamis (10/12/2020) di alun-alun Aimas, kabupaten Sorong.

Samuel bahkan menegaskan, perluasan lahan perkebunan kelapa sawit tidak berdampak positif bagi masyarakat adat setempat.

Baca Juga:  TPNPB Umumkan Duka Nasional Atas Meninggalnya Mayor Detius Kogoya di Paniai

“Dampaknya sangat buruk bagi masyarakat adat. Dan, perlu diingat bahwa Papua bukan tanah kosong,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah pusat ditegaskan agar menghormati masyarakat adat seperti tertera dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat.

“Pemerintah pusat segera hentikan investasi sawit yang hanya merusak hutan adat dan merugikan pemilik ulayat seperti yang dilakukan oleh PT Inti Kebun Sejahtera di wilayah Moi Segen, kabupaten Sorong,” ujar Samuel.

Baca Juga:  Semua Warga PBD Diajak Jaga Lingkungan Bebas Sampah

Sementara itu, Esau Klagilit, salah satu massa aksi, menegaskan,  PT. IKS telah melakukan perampasan tanah adat marga Kutumun dan Klagilit.

Karena hak-hak masyarakat dianggap telah dirampas, ia tegaskan, Pemkab Sorong segera melakukan mediasi dengan pihak perusahaan yang sedang beroperasi di wilayah Moi Segen.

“Supaya tangani masalah hak buruh dan hak pemilik ulayat yang sampai saat ini belum diselesaikan,” kata Esau.

Ayub Paa, korlap dalam orasinya mempertanyakan tujuan dan manfaat dari KEK bagi masyarakat adat.

Baca Juga:  IMPPAS Ajak Semua Pihak Kawal Penerimaan CPNS 80/20 Persen OAP

“KEK hadir untuk siapa? Apa untungnya bagi masyarakat adat? Segera hentikan perluasan KEK,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendesak Pemkab Sorong segera hentikan perluasan KEK karena tidak ada ada manfaat bagi masyarakat adat.

“Jika negara tidak mengakui masyarakat adat, kami masyarakat adat juga tidak mengakui negara,” tegas Ayub.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Tambrauw Bersama Masyarakat Terima Satgas 762 di Fef

0
“Ini merupakan buntut dari penyelesaian masalah di tahun 2021 yang tidak diselesaikan dengan baik. Pertama, mereka minta dua oknum pelaku yang dilaporkan di POM sudah sampai man. Kedua, ganti rugi dari tempat tinggal di bawah ini, status tanah apakah sudah hibah milik pemerintah atau masih milik masyarakat, makanya mereka palang,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.