BeritaUmat Katolik Pribumi Papua Rindukan Suara Gembala

Umat Katolik Pribumi Papua Rindukan Suara Gembala

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pada peringatan 72 tahun hari Hak Asasi Manusia se-dunia, 10 Desember 2020, umat Katolik Papua mengungkapkan kerinduannya terhadap suara gembala menyuarakan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

Chris Dogopia, koordinator Solidaritas Umat Katolik Pribumi Papua, mengatakan, segala suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan umat Tuhan di Tanah Papua haruslah menjadi suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan para uskup di Tanah Papua.

“Jangan biarkan serigala datang menerkam domba-domba gembalaanmu,” ujarnya melalui press release yang diterima suarapapua.com, Kamis (10/12/2020).

Dogopia menjelaskan,  Gereja Katolik di Tanah Papua dimulai sejak Misionaris tiba di pantai Skroe (Fakfak), pantai Kipia Mapar, Kaimana, Manokwari, Arso, Hollandia  dan pantai Selatan Papua (1894-1896, 1937-1966). Masa awal perintisan ini ditandai dengan pembukaan sekolah-sekolah, perluasan pusat-pusat pelayanan (Misi), hingga pada tahapan gereja yang otonom (Gereja Partikular). Gereja Otonom yang dimaksud adalah pembentukan keuskupan baru di Tanah Papua.

“Dengan adanya Gereja yang otonom (Partikular), maka dibukalah pusat-pusat pengkaderan di berbagai bidang, terlebih khusus dalam bidang pelayanan pastoral guna mengisi dan atau melengkapi kekurangan tenaga pastoral di masing-masing keuskupan,” katanya.

Sejak berdirinya Gereja Otonom, tulis Chris, semangat Gereja misi mulai ditinggalkan. Gereja memulai suatu gerakan mempersiapkan dan memberdayakan potensi-potensi lokal yang ada dalam segala bidang. Gereja tidak lagi berharap pada bantuan pihak luar (para Misionaris asing). Gereja Katolik di Tanah Papua mulai berpikir dan mengarah bukan lagi sebagai Gereja Katolik di Papua, tetapi Gereja Katolik dari Papua (Gereja Partikular).

Baca Juga:  KontraS Mendesak Jokowi Tuntaskan Peristiwa Biak Berdarah dan Hentikan Praktek Impunitas

“Itu berarti, Gereja menampakkan diri sebagai Gereja khas dari Papua, yang mana orang Papua menjadi subjek dari pengembangan dan pembangunan Gereja itu sendiri. Gereja menjadi Gereja Katolik dari Papua, yang bercorak khas Papua. Karena orang Papua sendirilah yang menjadi subjeknya,” kata Dogopia.

Ia menilai harapan akan Gereja Partikular dari Papua belum sepenuhnya terpenuhi, karena Gereja masih saja menutup diri terhadap dinamika sosial-budaya Papua. Gereja belum sepenuhnya membuka diri dan menjadikan suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan umat Tuhan di Tanah Papua menjadi suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan gereja katolik dari Papua.

“Kami mengakui dan mengapresiasi sikap 57 Imam asli Papua yang telah bersuara atas peristiwa Hak Asasi Manusia di Papua, terutama peristiwa rasisme dan berakhirnya Otonomi Khusus. Sikap 57 Imam asli Papua perlu mendapatkan tempat yang layak bagi pemimpinan umat Katolik di Papua (para Uskup di Papua),” jelasnya.

Chris berharap para Uskup di Papua mesti mendukung sikap 57 Imam asli Papua dengan mengeluarkan seruan Pastoral penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua secara komprehensif dan bermartabat, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Kristiani sebagaimana juga termuat dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG).

Lukas Walilo, salah satu massa aksi mengatakan, sebagai umat Katolik Pribumi Papua menyesalkan sekaligus mempertanyakan sikap Uskup Jayapura menghadiri dan menerima undangan Jusuf Kalla di Swis Bell Hotel Jayapura, Sabtu (14/11/2020).

Baca Juga:  Rapat Koordinasi DAP Wilayah Domberai Lahirkan Delapan Poin Penting

Uskup Jayapura juga dikabarkan menerima kunjungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Ganip Warsito, di kediamannya Dok 2 Jayapura, Rabu (18/11/2020).

“Kami mempertanyakan, mengapa Uskup menghadiri undangan tersebut dan dalam pertemuan apa saja yang dibicarakan?. Mengapa Uskup menerima kunjungan tersebut dan apa yang dibicarakan?,” ujar Walilo.

Dua tindakan tersebut menurutnya menyakiti hati umat Katolik pribumi Papua.

“Sepertinya para Uskup di Papua sudah buta dan tuli, padahal telah terjadi konflik bersenjata di daerah pegunungan tengah menewaskan warga sipil Papua dan pengungsian besar-besaran.”

Lanjut Walilo, “Sampai hari ini kami belum mendengar Suara Kenabiaan dari Gembala Umat Katolik di Papua (para Uskup), Misalnya penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, seorang tokoh Agama di Intan Jaya, pada 19 September 2020. Penembakan terhadap Rufinus Tigau, seorang Katekis Muda, 26 Oktober 2020. Penembakan dua pelajar di Ilaga, Atanius Murib dan Manus Murip, 20 November 2020.”

Rentetan kekerasan konflik bersenjata sejak 2018 hingga 2020, kata dia, belum pernah mendapat perhatian yang serius dari Gembala Umat Katolik (para Uskup) di Tanah Papua.

“Oleh karena itu kami sebagai umat Katolik Pribumi yang prihatin dan merindukan Suara Gembala dengan tegas menyatakan bahwa para uskup di Tanah Papua wajib menyuarakan Suara Kenabian demi penegakan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan perdamaian, sebagaimana yang diserukan oleh 57 Imam Pribumi Papua.”

Baca Juga:  PAHAM Papua Desak Komnas HAM RI Bentuk Tim Investigasi Penembakan Tiga Warga Sipil di Puncak Jaya

“Para Uskup di Tanah Papua wajib memperjuangkan penghapusan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. Karena dengan adanya stigma separatis, makar, pengacau, kriminal dan berbagai stigma lainnya menjustifikasi penangkapan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap orang asli Papua,” tandasnya.

Ia menyatakan, Gereja Katolik di Tanah Papua sudah hampir memasuki satu abad, banyak putra Papua telah menjadi Imam, maka sudah waktunya putra Papua menjadi pemimpin umat Katolik di Tanah Papua agar suara kenabian berkumandang di atas negeri kaya raya ini.

“Kami yakin, putra Papua juga turut merasakan suka duka, harapan, kecemasan dan kegembiraan umat Tuhan di Tanah Papua akan mengumandangkan suara kenabian demi keselamatan umatnya,” ujar Walilo.

Solidaritas Peduli Umat Katolik Pribumi Papua menilai selama ini Gereja-Gereja Pasifik (Konferensi Para Uskup Pasifik) telah berbicara dan mengangkat segala persoalan kemanusiaan di Tanah Papua. Karena itu sudah sepantasnya Gereja Katolik (para Uskup) di Tanah Papua membangun kerja sama dengan Gereja Katolik di kawasan Pasifik untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

“Karena wilayah Pasifik terutama Melanesia secara antropologis dan geografis memiliki kesamaan kultural dan wilayah, maka harus ada kerja sama dalam bidang pastoral, antara Gereja Katolik di Tanah Papua dan Gereja Katolik di Pasifik,” pintanya.

Solidaritas juga tegaskan, para Uskup di Tanah Papua jangan pura-pura buta dan tuli terhadap nasib umat Tuhan di Tanah Papua.

Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pengacara Kanak Ingatkan Bahwa ‘Ideologi Separatis’ Akan Berlanjut Menciptakan Ketidaksetaraan di...

0
"Masa depan Pasifik jangka panjang adalah urusan kita semua. Kita harus berharap bahwa sebelum kita sampai di Tonga, sudah ada semacam pedoman tentang bagaimana kita bisa melangkah maju.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.