JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Presiden Indonesia Joko Widodo didesak untuk menuntaskan lima kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Dalam menanggapi eksistensi berbagai lembaga negara seperti LIPI, Komnas HAM dan lainnya, Pastor Jhon Djonga, Pr, menyatakan semua lembaga negara yang dibentuk memperjuangkan keadilan, hukum dan kemanusiaan, semuanya tak ada gunanya.
“Saya mau tanya Jokowi, apa gunanya kasih dana Komnas HAM, banyak sekali lembaga negara yang dibentuk, tetapi sama sekali tidak berguna. Kami mempertanyakan lembaga negara dengan menggunakan dana dari rakyat. Lebih baik Jokowi bubarkan saja lembaga-lembaga itu, karena tidak membantu rakyat,” ujar Pastor Jhon usai memperingati hari HAM sedunia di halaman Gereja Katolik Kristus Terang Dunia (KTD) Waena, Jayapura, Kamis (10/12/20) lalu.
Terhadap berbagai rentetan kasus pelanggaran HAM di Papua, Pastor Paul Tumayang, OFM, menyatakan sampai hari ini belum ada niat baik negara dalam penyelesaiannya.
“Pada Natal Nasional tahun 2014 di stadion Mandala, presiden Jokowi bilang dalam waktu dekat dia akan bereskan. Buktinya sampai sekarang nol besar. Terhadap kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014, tepat tanggal 10 Desember 2016 kami kaum berjubah melakukan demo ke DPRP dengan tema ‘Jokowi mana janjimu?’. Saat itu kami minta ini harus ditanggapi secara serius,” tuturnya.
Dari pengalaman selama ini, Tumayang menilai semua itu omong kosong karena tidak ada upaya penyelesaian. Salah satu contohnya, pelaku pembunuhan Theys Hiyo Eluay yang hingga kini belum diusut tuntas.
“Orang yang sudah membunuh masyarakat mendapat jabatan yang hebat. Negara hanya janji-janji palsu. Banyak kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah ada niat baik untuk diselesaikan,” ujar Tumayang.
Solidaritas Awam Katolik Peduli Kemanusiaan di Tanah Papua melalui keterangan tertulis menyatakan, tema yang dipilih sesuai dengan tema PBB untuk hari HAM sedunia 2020 yakni “Pulihkan Lebih Baik: Berdiri Untuk Hak Asasi Manusia.”
“Kita semua diajak untuk berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali Tanah Papua lebih baik, dengan memastikan Hak Asasi Manusia sebagai inti dari upaya pemulihan situasi hidup kita, keadilan dan perdamaian di Tanah Papua,” bebernya.
“Kita harus mampu menciptakan peluang yang sama untuk semua orang di Tanah Papua. Mengatasi kegagalan yang dieksploitasi oleh kebijakan politik pembangunan ekonomi di Tanah Papua yang terus mendiskriminasi orang asli Papua, dan menerapkan standar hak asasi manusia untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengucilan, dan diskriminasi yang mengakar, sistematis dan antar generasi.”
Karena itu, Solidaritas Awam Katolik Peduli Kemanusiaan di Tanah Papua ingin memastikan komitmen pemerintah terhadap HAM, dengan sejumlah tuntutan yang diajukan kepada presiden Republik Indonesia agar membuka ruang demokrasi di Tanah Papua.
Pertama, memastikan kebebasan pers dan akses jurnalis asing untuk meliput ke Papua dengan menghapus kebijakan clearing house dari 14 lembaga terkait yang melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap para jurnalis asing dalam meliput di Tanah Papua.
Kedua, memastikan independensi wartawan dalam meliput dengan menghentikan intervensi TNI dan Polri terhadap peliputan dan pemberitaan tentang hak asasi manusia di Tanah Papua.
Ketiga, bentuk lembaga peradilan HAM di Papua.
Keempat, semua anggota TNI dan Polri wajib dibekali pemahaman atau semacam materi sosio-antropologi Papua.
Kelima, tarik semua pasukan TNI/Polri organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua.
Keenam, hentikan segala bentuk kekerasan terhadap manusia yang hidup di Papua, manusia Papua dan non-Papua. Semua orang punya hak untuk hidup dengan tenang, aman dan nyaman.
Ketujuh, hentikan politik stigma separatis atau teroris kepada semua orang Papua.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You
