ENAGOTADI, SUARAPAPUA.com — Keuskupan Agung Merauke (KAMe) disoroti berbagai pihak lantaran menerima dana senilai Rp2,4 Miliar dari PT Tunas Sawa Erma, perusahaan kelapa sawit di kabupaten Merauke.
Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, menerima langsung bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pimpinan investor Korindo Group itu di kantor KAMe, Selasa (5/1/2021) lalu.
Agustinus Mahuze, aktivis lingkungan dan budaya di kabupaten Merauke, menilai sebuah tindakan fatal dilakukan pimpinan Gereja Katolik dalam hal ini Uskup Agung Merauke.
Menurutnya, keputusan Uskup Mandagi melakukan penandatanganan sebagai bukti legalitas menerima bantuan dari pihak investor bertolak belakang dengan upaya umat Katolik Pribumi Papua di Papua Selatan yang selama ini terus melawan perusahaan perusak lingkungan seperti PT TSE.
“Saya sangat kecewa dengan keputusan Keuskupan Agung Merauke mendukung investor itu. Kami selama ini menganggap Keuskupan Agung Merauke turut menentang investasi yang sangat merugikan masyarakat adat, tetapi ternyata harus takluk dari perusahaan kelapa sawit itu. Dampak dari ini sangat besar bagi masyarakat adat,” ujar Agus kepada suarapapua.com dari Merauke, Senin (18/1/2021) sore.
Adanya kerjasama yang dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT TSE dan KAMe disertai penyerahan sejumlah uang tersebut menurutnya sudah membuktikan dukungan nyata kepada investor yang selama ini menyengsarakan pemilik negeri.
“Kita tahu bahwa selama ini Gereja Katolik Merauke yang diwakili Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) selalu konsen terhadap berbagai persoalan yang dimunculkan semua perusahaan kelapa sawit di Merauke dan sekitarnya. Selama ini yang bersuara memperjuangkan dan bersuara keras terhadap investasi kelapa sawit di Merauke adalah dari SKP KAMe. Tetapi dengan kerjasama ini Gereja tidak menghargai semua yang selama ini telah diperjuangkan oleh umatnya,” tutur Agus.
Alumnus dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur ini juga menyayangkan cara KAMe yang secara sepihak dan dengan atas nama membutuhkan dana mengorbankan masyarakat adat yang juga umatnya sendiri.
Adanya kerjasama hingga dikucurkan dana segar sebagai bukti dukungan kepada investor dianggap akan mematikan upaya keras masyarakat adat bersama Gereja yang selama ini getol diperjuangkan. Gereja bahkan dituding tak akan kritis lagi terhadap isu lingkungan dan berbagai dampak investasi di Merauke dan sekitarnya.
“Gereja sudah mendukung itu investor pasti tambah bikin hancur seluruh hutan orang Marind. Lalu, siapa lagi yang mau percaya dengan institusi Gereja? Keuskupan Merauke harus renungkan dan ambil sikap tegas, tidak mendukung investor. Gereja hadir untuk menyelamatkan umat, bukan justru menyengsarakan,” tegasnya.
Agus juga mempersoalkan tiadanya komunikasi dengan umat bersama komponen terkait lain sebelum KAMe mengambil keputusan mendukung PT TSE. Jika saja itu dilakukan, ia yakin Uskup akan mendapat saran dan masukan untuk dipertimbangkan.
Penegasan keras disampaikan Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua) yang menilai peran Gereja akan berubah semenjak pimpinan bersama jajarannya memilih berpihak kepada pihak investor dengan menerima bantuan dana dan tunjangan tiap bulan.
“Kami menolak sikap Keuskupan Agung Merauke atas penerimaan uang bantuan dari PT. Tunas Sawa Erma karena menjadi simbol kelemahan Gereja secara materi dan tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat asli Papua dan buruh di areal investasi perusahaan tersebut selama 20 tahun terakhir,” ujar Yason Ngelia, sekretaris jenderal GempaR Papua, melalui siaran pers tertanggal 15 Januari 2021.
Untuk itu, Keuskupan Agung Merauke diminta segera mengkaji kembali perjanjian kerjasama itu. KAME juga didesak menarik kembali kesepakatannya sekaligus mengembalikan uang dalam jumlah tersebut.
Kesepakatan yang dibuat untuk menunjang pembangunan Gereja maupun seminari, menurut GempaR Papua, bentuk ketidakberpihakan Gereja terhadap rakyat dengan berbagai persoalan dan penderitaan yang digumuli selama ini.
“Peran Gereja semestinya berpihak dan melindungi umat, bukan berpihak kepada kekuasaan atau yang kini dipertontonkan adalah secara tidak langsung “dibeli” oleh perusahaan,” tegas Yason.
GempaR dalam pernyataan sikapnya menyatakan menolak upaya PT. TSE untuk mereduksi peran gerejawi dari Keuskupan Agung Merauke sebagai Gereja dengan umat Katolik terbesar di Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat).
Sebelumnya, Mama Elisabeth Ndiwaen, salah satu pemilik ulayat yang selama ini vokal menyoroti investasi kelapa sawit di kabupaten Merauke, mendesak Uskup Mandagi segera membatalkan kerjasama dengan PT TSE dan mengembalikan uang yang telah diterima dari investor tersebut.
“Terus terang saya baru mendapat informasi ini. Kenapa bisa sampai begitu, Keuskupan Agung Merauke melakukan kerjasama dengan perusahaan yang nyata-nyata melakukan investasi kelapa sawit? Harus tahu, selama ini hutan masyarakat adat diobrak-abrik hanya untuk kepentingan investor,” ujarnya, dilansir Jubi, Sabtu (9/1/2021).
Elisabeth mengaku sangat kecewa dengan keputusan Uskup Mandagi.
“Bapa Uskup tidak tahu selama ini apa yang dialami oleh orang Marind terhadap perusahaan kelapa sawit yang telah merusak hutan di sini,” kritiknya.
Ia menegaskan, sebagai domba yang tersesat selama ini terus berkonsultasi dan meminta pendampingan SKP KAMe agar bersuara terhadap kerusakan hutan adat orang Marind akibat perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Kalau seperti begini, kami domba-domba mau bersandar kemana lagi? Kan kami tahu bahwa ketika Gereja Katolik bersuara sudah pasti didengar. Tetapi kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa diharapkan?,” ucapnya lirih.
Dengan strategi demikian dari investor ini, ia menduga KAMe sudah tidak independen lagi.
“Bapa Uskup, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang mengalami dan merasakan betapa sakitnya ketika hutan digusur untuk investasi kelapa sawit adalah kami masyarakat Marind sebagai pemilik negeri ini,” ujar Elisabeth.
Jika kerjasama itu tidak dibatalkan sekaligus kembalikan uang yang telah diterima, menurut dia, pihak perusahaan justru merasa mendapat “kekuatan” untuk memanfaatkan dengan baik melakukan pembukaan perkebunan sawit lebih masif lagi dan di situlah keuskupan dibuat diam.
Sebelumnya, Uskup Mandagi mengucapkan terima kasih kepada PT TSE atas bantuan dana ke KAMe. Kata dia, sebenarnya bantuan tersebut untuk masyarakat di Papua Selatan. Tetapi penyaluran melalui KAMe yang sedianya dimanfaatkan untuk pendidikan calon imam. Para pastor (imam) itu nantinya bekerja juga untuk masyarakat Papua.
“Keuskupan Agung Merauke bukan kaya, sehingga kita butuh dana. Dari siapapun, dari para donatur, terutama perusahaan. Suatu wilayah ingin maju, tentu perlu investasi. Banyak orang anti investasi, namun mereka juga makan dari investasi yang ditanamkan di sini,” ujarnya.
Uskup Mandagi menyatakan, investor boleh melakukan kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip kerja yang benar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Tanah Papua.
Sebagai perusahaan pertama yang memberikan bantuan ke KAMe, kata dia, keberpihakan PT TSE perlu ditiru perusahaan lain yang ada di Merauke dan sekitarnya.
KAMe menurut Mandagi, mendukung perusahaan tersebut bukan berarti menutup mata jika ada kerusakan lingkungan atau tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.
“Kalau ada masalah akibat kegiatan investor, tentu saja kita tidak akan diam,” katanya.
Uskup Mandagi menerima langsung bantuan dana senilai Rp2,4 Miliar dari PT TSE yang diwakili Jimmy Yonesendu, General Manager PT TSE.
Selain ini, bantuan CSR akan diberikan ke KAMe secara bertahap. Ini sesuai isi MoU antara PT TSE dan KAMe.
Diatur dalam MoU, sebagaimana dilansir suara.merauke.go.id, selain Rp2,4 Miliar yang disalurkan ke KAMe dalam tiga tahap dan diawali pemberian tahap pertama senilai Rp800 juta, perusahaan juga akan memberikan uang operasional senilai Rp20 juta setiap bulan.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun dan merenovasi gedung Seminari Pastor Bonus, Merauke. Seminari ini tempat pembinaan calon imam dalam Gereja Katolik yang nantinya akan melayani masyarakat di wilayah pastoral Keuskupan Merauke.
Jimmy juga membenarkan, sebelum MoU ditandatangani, bantuan lain juga telah diberikan PT TSE setiap bulan dalam bentuk bahan makanan. Selain itu, kepada KAMe pihak perusahaan juga menyerahkan ribuan masker di masa pandemi Covid-19.
Pewarta: Markus You
