Nasional & DuniaRusia dan China Tekan Fiji Dalam Pemilihan Ketua Dewan HAM PBB

Rusia dan China Tekan Fiji Dalam Pemilihan Ketua Dewan HAM PBB

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Seorang warga Negara Fiji yang bernama Nazhat Shameem Khan terpilih menjadi Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemilihan perempuan Pasifik menjadi Ketua Dewan HAM ini merupakan yang pertama kali bagi sebuah negara Pasifik untuk memegang peran penting tersebut.

Khan merupakan Duta Besar tetap Fiji untuk Jenewa yang saat ini terpilih pada tanggal 15 Januari 2021 menjadi presiden dewan HAM untuk 2021.

Dia terpilih melalui pemungutan suara rahasia yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah perselisihan diplomatik mencegah keputusan konsensus.

Khan yang merupakan favorit negara-negara barat, memenangkan 29 dari 47 suara, mengalahkan persaingan beratnya dari Bahrain dan Uzbekistan.

Khan dan Fiji akan memimpin dewan HAM pada saat persaingan dan pengawasan yang semakin ketat atas negara-negara bagian yang meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Nazhat Shameem Khan telah menjabat sebagai Perwakilan Tetap Fiji untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, sejak 2014. Sebelum pengangkatannya ke Jenewa, Khan adalah seorang praktisi hukum dan konsultan hukum, melatih hakim di Fiji tentang hak asasi manusia, hukuman, dan peradilan pidana.

Khan bekerja selama 16 tahun sebagai jaksa penuntut umum di Fiji, dan selama waktu itu diangkat sebagai Direktur Penuntutan Umum Fiji pada tahun 1994. Pada tahun 1999, ia diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi wanita pertama di Fiji.

Khan lahir pada tahun 1960 di Fiji. Dia memiliki gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sussex, Inggris Raya, Magister Hukum dari Universitas Cambridge, dan Magister Filsafat Kriminologi dari Universitas Cambridge.

Baca Juga:  TETAP BERLAWAN: Catatan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2023

Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama memuji penunjukan itu yang mana bagian dari sebagai saat yang kritis bagi umat manusia.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengatakan akan melihat bagaimana suara Pasifik terwakili di forum global yang penting itu.

West Papua

Banyak dukungan dan ucapan selamat datang dari West Papua atas terpilihnya Khan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Orang Papua anggap terpilihya Khan merupakan jawaban Tuhan atas doa orang Papua dan orang Pasifik secara regional selama ini.

Kemenangan Fiji setelah melewati pertarungan proxy yang dilakukan oleh China, Rusia dan Arab Saudi, yang berusaha memperkuat pengaruh mereka dengan memasang kandidat yang lebih patuh.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

Hasilnya menempatkan negara pulau kecil dan terpencil, yang memiliki catatan dukungan untuk inisiatif hak asasi manusia, ke posisi kepemimpinan pada saat persaingan yang meningkat antar negara untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hak.

China dan Rusia akan kembali sebagai anggota dewan pada tahun 2021, memberikan suara kepada dua negara kuat yang telah menghadapi kritik luas atas pelanggaran hak asasi manusia.

Presiden dewan memiliki pengaruh yang signifikan atas prioritasnya dan pemilihan ahli independen untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan mereka. Presiden juga bertanggung jawab untuk melawan negara-negara yang berupaya menggagalkan kerja dewan dengan menindak orang-orang yang bekerja sama dalam penyelidikannya.

 

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.