YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Generasi muda Papua asal kabupaten Lanny Jaya yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Balingga, Kuyawage, Melagineri (Bakwime) di kota studi Jayapura menyatakan sikap tegas menolak pemekaran daerah otonom baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) yang tengah digencarkan pemerintah Indonesia bersama segelintir elit Papua.
Penegasan tersebut dibeberkan dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Selasa (9/3/2021) dari Jayapura.
Mahasiswa Lanny Jaya dari tiga distrik itu menilai implementasi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sejak 2001 hingga kini tahun 2021, melenceng dari tujuan awal kebijakan politis itu diberlakukan.
Nekiron Kogoya, ketua Ikatan Mahasiswa Melagineri, kabupaten Lanny Jaya, mengatakan, harapan masyarakat Papua melihat adanya perubahan di berbagai aspek sejak Otsus diterapkan, justru bertolak belakang dalam kenyataannya.
“Bahasa kasarnya, Otsus Papua gagal total mensejahterakan rakyat Papua. Pemberlakuan Otsus di 29 kabupaten dan kota terbukti hasilnya sangat gagal total. Banyak data membuktikan itu. Jangankan kabupaten dan kota di provinsi Papua, provinsi saja masih harus butuh perbaikan yang sangat serius,” ujarnya.
Bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, kata Nekiron, indikatornya terlihat dalam urusan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya.
“Memang faktanya Otsus itu telah gagal total dalam semua aspek, termasuk bidang ekonomi,” ujar Nekiron.
Kebijakan menerapkan Otsus dan pemekaran dianggap tak sepenuh hati, karena menurut mahasiswa masih ada tujuan terselubung.
“Dari aspek politik, pemekaran itu untuk mempercepat proses pemusnahan rakyat Papua etnis Melanesia. Cara pemerintah Indonesia memperbanyak kabupaten, kota dan provinsi itu ibarat singa dan anjing dikurung dalam satu kandang agar baku gigit hingga mati. Diantara sesama orang Papua baku sikat gara-gara uang atau jabatan, itu tujuan Jakarta,” tudingnya.
Sekiles Wenda, ketua Ikatan Mahasiswa Balingga menegaskan, pemekaran bukan kebutuhan masyarakat Papua hari ini. Sedangkan beberapa kabupaten baru yang dimekarkan di Papua khusus daerah pegunungan tengah muncul banyak masalah, termasuk konflik diantara masyarakat itu sendiri akibat perebutan jabatan, uang dan kekuasaan.
“Contohnya di kabupaten Puncak (Ilaga), pernah baku potong akibat pemilihan bupati, antara pihak yang kalah dengan pihak yang menang. Di kabupaten Tolikara (Karubaga) pernah terjadi perang akibat Pilkada antara kubu Jhon Tabo dan Usman Wanimbo, hingga belasan jiwa korban sia-sia,” beber Wenda.
Fakta berikut, perang suku tidak terhitung terjadi hanya karena perebutan jabatan kepala distrik atau kepala kampung. Konflik juga timbul antara bakal calon legislatif yang menang dengan yang kalah suara.
“Konflik juga dipicu di ranah partai politik saat perebutan pimpinan parpol, persoalan SK. Semua konflik itu terjadi setelah kabupaten baru dimekarkan.”
Bukan itu saja, menurut Wenda, saling sikat gara-gara perebutan ketua KPU, PPD dan PPS juga terjadi hingga berdampak pada keharmonisan warga bahkan di tingkat keluarga.
“Sebelumnya rukun dan bersaudara, tetapi jadi musuh antara sesama keluarga. Jadi, pemekaran itu bagian dari setingan karena mereka memang tidak dengan tulus dan ikhlas,” ucap Wenda.
Dari berbagai kenyataan selama ini, seluruh mahasiswa Bakwime se-kota studi Jayapura berpendapat, pemekaran membawa lapangan pemusnahan etnis di Tanah Papua. Keuntungannya hanya bagi penduduk transmigran luar Papua sebagai lahan baru melanjutkan asa hidup dan rakyat Papua tersingkir di atas tanahnya sendiri.
Menyikapi itu, mahasiswa Bakwime menyampaikan pernyataan sikap.
- Tolak pemekaran Puncak Trikora, karena situasi dan keamanan politik di seluruh Papua tidak kondusif, terlebih khusus di tiga wilayah.
- Pemekaran kabupaten Puncak Trikora menurut kami tidak memenuhi syarat dari segi SDM, geografis, jumlah penduduk dan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- Tim pemekaran Puncak Trikora segera berhenti meminta-minta sumbangan uang ke masyarakat tiga distrik (Balingga, Kuyawage dan Melagineri).
- Tim pemekaran Puncak Trikora segera buat laporan pertanggungjawaban secara tertulis dengan bukti-bukti fisik penggunaan uang hasil sumbangan dari masyarakat tiga distrik.
- Pemerintah kabupaten Lanny Jaya segera tutup pos militer dan tarik pasuka TNI di tiga wilayah distrik (Balingga, Kuyawage dan Melagineri).
- Kepala distrik dan kepala kampung di ketiga distrik (Balingga, Kuyawage dan Melagineri) stop berikan dana kampung ke tim pemekaran Puncak Trikora. Dana tersebut milik masyarakat kampung untuk kesejahteraan.
- Mahasiswa Bakwime pertanyakan legalitas hukum tim pemekaran Puncak Trikora. Karena kami tahu tim pemekaran itu biasanya dibentuk oleh DPRD induk dan anggaran pemekaran juga biasanya disiapkan oleh DPRD induk. Pertanyaannya, kapan, di mana, dan oleh DPRD siapa yang bentuk tim pemekaran Puncak Trikora?
- Mahasiswa Bakwime minta tim pemekaran Puncak Trikora agar minta penjelasan semua kerja-kerja tim dan harus berikan jaminan kepastian kepada masyarakat tiga distrik (Balingga, Kuyawage dan Melagineri), sehingga kerja-kerja tim tidak dianggap pembohongan publik.
- Kami merasa aneh dan lucu, karena isu pemekaran bukan saja Puncak Trikora, tetapi hampir seluruh Papua, tetapi tim pemekaran daerah lain tidak sampai pungut biaya kepada masyarakat. Anehnya,, yang jalan minta-minta biaya itu hanyalah tim pemekaran Puncak Trikora saja. Mulai sekarang, berhenti!.
- Alasan tim pemekaran selalu bilang mengurus DOB demi masa depan anak cucu untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu pun, kami mahasiswa juga punya alasan yang sama, kami menolak DOB karena kepentingan masa depan anak cucu. Jadi, kita sama-sama punya tujuan yang mulia bagi masa depan Papua.
- Mahasiswa Bakwime tidak mau pengalaman buruk konflik politik Pilkada di beberapa kabupaten pemekaran tidak terulang di daerah dan kepada masyarakat kami, lebih khusus masyarakat Balingga, Kuyawage dan Melagineri.
- Mahasiswa Bakwime mau agar tidak perlu lagi ada pemekaran kabupaten baru. Cukup yang ada: Kabupaten Lanny Jaya saja. Asalkan perbaiki etos kerja yang baik, pembagian kekuasaan yang adil, libatkan para sarjana di semua kantor yang ada, pulangkan pedagang non-Papua dari Lanny Jaya, utamakan dan beri kesempatan kepada pengusaha asli Lanny Jaya, perhatikan kesejahteraan pegawai dan rumah dinas yang layak, betulkan lampu listrik yang permanen, siapkan air bersih yang layak dipakai, siapkan transportasi umum dari pemerintah Lanny Jaya untuk operasi keliling 39 distrik dan berhenti potong dana operasional atau gaji pegawai. Kalau itu dilakukan, kami mahasiswa yakin tidak ada lagi yang bikin kubu-kubu dan musuh bahkan pergi jauh dari Kabupaten Lanny Jaya. Kami, yakin mereka yang sedang mengemis pemekaran itu orang yang haus akan kekuasaan, jabatan dan uang saja.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
