Tanah PapuaMeepagoAspirasi Rakyat Dogiyai “Takandas”, Pansus DPRD Desak Eksekutif Seriusi

Aspirasi Rakyat Dogiyai “Takandas”, Pansus DPRD Desak Eksekutif Seriusi

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Aspirasi rakyat Dogiyai tentang penolakan Otsus, pemekaran provinsi Papua Tengah dan pembentukan Polres, telah diterima pihak Eksekutif dan Legislatif di lapangan Theo Makai Mowanemani, 1 Maret 2021, untuk segera ditindaklanjuti ke provinsi. Tetapi, ternyata, masih terkandas di tengah jalan, belum dieksekusi.

Agustinus Tebai, sekretaris Pansus DPRD kabupaten Dogiyai, mengaku, sudah seminggu lebih menunggu pemerintah daerah memfasilitasi keberangkatan tim ke Jayapura.

“Persolannya belum ada biaya untuk perjalanan dinas. Pihak Eksekutif belum merespons, walaupun Pansus sudah berkoordinasi, terkesan diabaikan,” katanya melalui siaran pers, Rabu (10/3/2021) siang.

Agus berpendapat, pemerintah kabupaten Dogiyai mesti serius tangani hal ini karena rakyat telah menyampaikan aspirasi dari lapangan terbuka dan disaksikan banyak pihak.

Baca Juga:  PWI Pusat Awali Pra UKW, 30 Wartawan di Papua Tengah Siap Mengikuti UKW

“Harus bertanggungjawab penuh untuk membiayai Pansus. Saya kira ini tidak boleh dianggap biasa atau disepelekan. Ini tugas yang berikan kepada kita, dan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan rakyat Dogiyai,” ujar Agus.

Ketua Komisi I ini menerangkan, usai aspirasi rakyat diserahkan, rakyat sepakat beberapa nama perwakilan pendemo masuk dalam tim Pansus DPRD Dogiyai.

“Memang, tidak hanya anggota DPRD saja yang berangkat ke Jayapura. Tetapi ada juga wakil pendemo dari beberapa organisasi, sekitar tujuh orang. Jadi, ini kita dalam satu tim. Pemerintah daerah harus mendukung secara penuh,” kata mantan wartawan ini.

Saat aksi penyerahan aspirasi rakyat, pemerintah daerah diberi waktu dua pekan untuk perjuangkan ke Jayapura dan Jakarta.

Baca Juga:  Panglima TNI dan Negara Diminta Bertanggung Jawab Atas Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

“Itu terhitung pada tanggal penyerahan aspirasi. Kami dikasih waktu oleh rakyat Dogiyai untuk menindaklanjuti aspirasi, selama dua minggu. Waktu sudah terbuang percuma, sekarang tinggal satu minggu lagi. Tidak jelas, mengapa belum respons dengan baik soal pembiayaan tim ke Jayapura. Kalau bisa, dipercepat. Segera fasilitasi tim Pansus,” tutur Agus.

Simon Petrus Pekei, wakil ketua I DPRD kabupaten Dogiyai, membenarkan kesulitan yang dihadapi Pansus sepekan lebih hingga kini belum “bergerak” ke ibukota provinsi Papua.

“DPRD sudah berusaha koordinasi dengan Eksekutif untuk mendukung Pansus. Hanya belum ada jawaban. Tetapi kami terus desak supaya tim segera ke Jayapura,” kata Pekei.

Tak hanya pimpinan dan anggota dewan, menurut Simon, wakil bupati juga telah menghubungi kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Dogiyai. Tetapi katanya agak sulit berkomunikasi.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Bangun Jembatan Hubungkan Kampung Banti 2 dan Banti 1

“Pak wakil bupati juga bersama kami, tetapi beliau tidak dihargai. Ini kita mau lanjutkan aspirasi rakyat. Kalau sampai gagal, lalu kemudian ada reaksi dari rakyat, siapa yang nanti akan bertanggungjawab? Cobalah saling mendukung dalam menjalankan tugas,” tuturnya.

Dalam beberapa hari ini jika tak ada solusi kendati terus diupayakan dengan berbagai cara santun untuk mendapat dukungan finansial bagi Pansus, pihak Legislatif akan serahkan ke rakyat Dogiyai.

“Kalau sampai tidak difasilitasi, aspirasi rakyat akan dikembalikan ke rakyat dan DPRD pasti sampaikan ke publik tentang alasan tidak dilanjutkan di provinsi,” imbuhnya.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.