JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pdt. Dr. Benny Giay, Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC) dan Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua menegaskan bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka 74 tahun, sampai saat ini belum mampu mengindonesiakan orang Papua.
Pernyataan ini disampaikan Pdt. Giay saat mengeluarkan imbauan kepada orang papua untuk mendoakan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang ramai dibicarakan setelah naik ojek ke Vanimo untuk berobat.
“Melalui kesempatan di saat perayaan paskah ini kami mengajak saudara-saudari untuk sungguh-sunggu mendoakan pak gubernur Papua, Lukas Enembe yang cerdas dan masih berfikir independen, masih tahu dir, tidak hanyut dalam rayuan bodoh birokrasi feodalis Indonesia yang beberapa waktu lalu sudah mengemukakan fakta bahwa Indonesia sudah merdeka 74 tahun, tetapi belum berhasil mengindonesiakan orang Papua,” tulisanya dalam seruan yang dikeluarkan pada 3 April 2021 kemarin.
Menurut Pdt. Benny, mengindonesiakan orang papua adalah proyek uang lebih berat dari pada mengindonesiakan orang Indonesia di Jakarta.
Lantas dia membeberkan, ada bukti bahwa pemerintah NKRI ini belum ‘Indonesia’kan rakyatnya. Buktinya banyak orang kecil di Jakarta masih tidur di bawah jembatan setelah 74 tahun merdeka. Banyak orang juga Indonesia sedang nganggur tanpa pekerjaan. Mereka juga perlu di’Indonesia’kan.
“Karena itu saya usulkan supaya dana trilyunan Dana Otsus tahap Kedua yang sedang diomongkan elit Jakarta dan elit Orang Papua yang sudah termakan ‘bahasa Propaganda NKRI’, dana itu kami minta ‘serahkan ke Pemerintah Jokowi untuk ‘Indonesia’kan ratusan orang di Indonesia yang sedang jatuh miskin, sehingga termakan ideologi agama: ISIS dan Jihad atau FPI,” ujarnya memberikan saran kepada pemerintah Indonesia.
Pdt. Benny juga mengimbau kepada jemaat agar berdoa untuk orang Papua yang berpikir dangkal dan dungu untuk mendukung perpanjangan Otsus.
“Kami minta jangan sekali lagi lupa berdoa untuk Orang Papua yang berpikiran dangkal dan dungu yang mendukung perpanjangan Otsus Jilid II. Sementara, kita semua tahu bahwa Otsus Jilid I saja dalam 20 tahun sudah membuat Orang Papua sudah mengalami depopulasi,” imbuhnya.
Dia juga membeberkan bahwa jumlah OAP berkurang drastis. Tetapi, di sisi lain, Kodim baru dan Polres baru terus bertambah.
“Jangan lupa doakan ‘para Bupati dan elit Papua yang rakus mau sambut Pemekaran Propinsi Baru di Tanah Papua. Mari kita berdoa dalam semangat Paskah ini, agar spirit Paskah memberi kita membedakan ‘program pembangunan Indonesia di Tanah Papua ini yang dijiwai oleh rasisme dan militerisme,” bebernya.
Dia mengajak orang papua untuk berpikir secara obyektif, independen [seperti gubernur Enembe] keluar dari pelukan maut NKRI yang sedang menggiring kita ke ‘jalan menuju ke kepunahan bangsa Papua’.
Seperti dilansir Jubi.co.id, anggota komisi bidang pemerintahan, hukum, dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan tidak mungkin pemerintah pusat dapat meng-Indonesiakan orang Papua jika tak ada saling percaya di antara kedua pihak.
Menurutnya, kepercayaan penting agar dapat menemukan solusi terbaik setiap masalah di Papua. Akan tetapi yang terjadi selama ini, ada ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dengan para pihak di Papua.
“Meng-Indonesiakan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat. Tidak saling percaya ini yang menghambat, dan menjadi masalah utama,” kata Laurenzus Kadepa.
Ia mengingatkan pemerintah pusat tidak menyamakan penyelesaian berbagai masalah di Papua dengan daerah lain. Ini karena Papua punya sejarah masa lalu yang panjang. Itulah sebabnya, berbagai pihak selama ini selalu bersuara lantang memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar melihat masalah Papua secara bijaksana.
Sementara itu, Soleman Itlay, aktivis HAM di Tanah Papua dalam artikelnya yang diterbitkan jubi.co.id menegaskan bahwa ruang untuk Pemerintah Indonesia untuk mengindonesiakan orang Papua semakin sempit meski banyak program yang digulirkan ke Papua melalui pemerintah daerah.
Memang Indonesia berhasil mengindonesiakan Papua melalui pemekaran, Otsus, UP4B, dll. Namun belum bisa mengindonesiakan ideologi orang Papua. Sampai kapan pun Papua tidak akan bertahan lama dalam rumah Pancasila, selain mengakui kemerdekaan orang Papua yang pernah Indonesia bubarkan melalui operasi Trikora pada 1961.
Pewarta: Arnold Belau
