NABIRE, SUARAPAPUA.com — Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada kabupaten Nabire tahun 2020 pada Rabu (28/7/2021) dipastikan dikawal ketat aparat keamanan. Pekan kemarin, Polda Papua telah “terjunkan” ratusan personil ke Nabire.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), AKBP Kariawan Barus, Kapolres Nabire, mengatakan, institusi Polri diberi kewenangan mengawal pelaksanaan PSU di kabupaten Nabire.
“Kami sangat siap, Polda sudah mendukung sesuai instruksi Kapolri. Pada prinsipnya Polri siap amankan jalannya PSU tanggal 28 Juli nanti,” ujar Kariawan.
KPU kabupaten Nabire telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada PSU sebanyak 86.064 orang, dengan 304 tempat pemungutan suara (TPS) di 81 kampung/kelurahan yang tersebar di 15 distrik.
Setiap anggota kepolisian menurutnya, wajib menjalankan tugas dan menjaga netralitas dalam pesta demokrasi.
“Polri tetap netral, tidak memihak kelompok tertentu. Polri wajib mengamankan daerah tetap aman, memberi pelayanan kepada siapapun. Polri siap sukseskan PSU Pilkada Nabire,” ujarnya.
Selain 115 personel Polres Waropen, Polres Biak, dan Brimob Batalyon C Kompi 1 Biak Pelopor Polda Papua yang telah tiba lebih dulu pada pertengahan pekan kemarin, disusul dengan 99 personel dari Gasum Polri Polda Papua serta 80 personel Brimob Den A Polda Papua. Ditambah pasukan organik dari Polres Nabire. Juga dibantu personel TNI sebanyak 300 orang.
Kapolres menyatakan, penebalan personel bertujuan memback-up tugas pengamanan melekat sejak pendropan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, pleno tingkat distrik hingga digeser ke KPU kabupaten Nabire.
Termasuk, imbuh Kariawan, pengamanan kantor KPU, tempat penyimpanan kotak suara, kantor bupati, kantor DPRD, kediaman bupati, perkantoran, serta sejumlah obyek vital dan fasilitas umum. Jumlah pasukan yang diturunkan sebanyak 900 personel.
“Nanti agenda rapat pleno juga tugas kami amankan,” ujarnya sembari menambahkan, personel yang didatangkan itu akan bertugas hingga tahap pelantikan kepala daerah terpilih.
Untuk tempat tinggal bagi personil selama bertugas di kabupaten Nabire, kata Kapolres, sudah ada beberapa tempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami mendapat beberapa tempat tinggal. Harapan kami, selama menjalankan tugas pengamanan, semua personel termasuk juga warga wajib patuhi protokol kesehatan, antara lain harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini karena di Nabire kasus Covid-19 terus meningkat,” tutur Kapolres.
Kapolres membeberkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung PSU terlaksana dengan baik. Salah satu diantaranya, seluruh personel diberikan bimbingan teknis terkait pola penanganan masalah sebelum, selama dan sesudah pesta demokrasi dilaksanakan.
Dalam kegiatan bimtek yang diadakan di Mapolres Nabire, Kamis (23/7/2021), setiap anggota diminta mampu menguasai situasi, memahami tugas serta tanggung jawab agar tepat sesuai prosedur.
Di setiap TPS, kata Kapolres, akan ditugaskan paling minimal dua personel. Untuk itu, anggota Polri harus saling kenal dan bersinergi semua petugas dari lembaga penyelenggara (KPU) maupun lembaga pengawas (Bawaslu). Juga dengan aparat desa, petugas keamanan maupun para saksi dari ketiga pasangan calon (Paslon).
“Dari TNI juga memback-up Polri. Sama-sama mengawal di lapangan. Kita semua menghendaki satu tujuan yang sama, yaitu PSU bisa terselenggara dengan aman dan damai, tidak ada kendala atau hambatan agar hasil pilihan masyarakat segera diketahui siapa kepala daerah terpilih di kabupaten ini,” imbuhnya.
Kapolres menegaskan, petugas di lapangan baik penyelenggara maupun pengawas wajib taati aturan, harus netral atau tidak memihak satu kelompok tertentu. Jika ada dugaan pelanggaran, tentu saja akan berhadapan dengan pihak berwajib dan hukuman sudah pasti menanti bagi siapapun.
“Setiap warga yang terdaftar sebagai pemilih diberikan kebebasan untuk menentukan, memilih satu dari tiga kandidat. Ingat, tidak ada sistem noken lagi. Siapapun tidak boleh intervensi. Tidak boleh ada tindakan mengurangi, menambah atau mengalihkan suara, dan tindakan lain melawan aturan dalam pesta demokrasi,” tegas Kariawan.
Saat dialog interaktif di RRI Nabire, Letkol Inf Anjuanda Pardosi, Dandim 1705/Nabire menyatakan siap mendukung aparat kepolisian mengamankan jalannya PSU.
Dandim juga mengajak seluruh pihak turut menjaga keamanan, menyalurkan hak suara dengan aman, dan menyukseskan seluruh tahapan PSU hingga akhir nanti.
Mendukung terselenggaranya pesta demokrasi secara aman, damai dan demokratis, pemerintah daerah telah membentuk Panitia Desk PSU yang bertugas memonitoring jalannya seluruh tahapan pungut-hitung hingga rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten.
Dokter Anton Mote, penjabat bupati kabupaten Nabire, berpesan kepada Panitia Desk PSU agar bekerja maksimal demi mencegah terjadinya berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu pesta demokrasi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“PSU harus dilaksanakan dengan aman dan damai. Masyarakat yang tercatat namanya dalam DPT boleh ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wajib hindari kemungkinan mengundang keributan. Selesai coblos, langsung pulang ke rumah. Tidak perlu lagi berkerumun. Kita di Nabire angka Covid-19 terus bertambah. Ini harus diingat,” tutur Anton.
Pantauan media ini, mulai Minggu (25/7/2021) kemarin, logistik PSU untuk distrik terjauh: Dipa, Menou, Teluk Umar, dan Napan, mulai digeser dari kantor KPU Nabire. Logistik tersebut diangkut dengan menggunakan jasa transportasi udara, juga transportasi laut untuk daerah pesisir pantai dan kepulauan.
“Hari ini dan besok pergeseran logistik kita drop ke distrik-distrik yang mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua, truk dan mobil,” kata Jhoni Kambu, ketua KPU Nabire.
Adapun 11 distrik yang akan dikirim logistik selama dua hari adalah Wapoga, Moora, Makimi, Yaur, Yaro, Wanggar, Siriwo, Uwapa, Nabire Barat, Teluk Kimi, dan Nabire.
Pewarta: Markus You
